Pemkot Bandung Dinilai Lakukan Cara Tak Etis terhadap Karyawan Bandung Zoo

Sejumlah koleksi satwa berada di kandang di Kebun Binatang Bandung, Selasa (24/2)
Sejumlah koleksi satwa berada di kandang di Kebun Binatang Bandung, Selasa (24/2). Foto: Dimas Rachmatsyah / Jabar Ekspres
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dinilai melakukan langkah tak etis, dalam upaya menangani persoalan ketenagakerjaan di Bandung Zoo.

Sejumlah karyawan kebun binatang itu, mengaku didatangi langsung oleh pejabat Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bandung tanpa sepengetahuan serikat pekerja.

Selain mendatangi karyawan satu per satu, pihak pemkot meminta nomor kontak pribadi mereka. Tak lama kemudian, nomor-nomor tersebut dimasukkan ke dalam sebuah grup WhatsApp yang peruntukannya dinilai tidak jelas.

Baca Juga:Emosi Memuncak di GBLA, Andrew Jung Tegaskan Niatnya Redam Situasi Demi PersibBSI Fest Ramadan 2026 Hadir di 9 Kota Besar, Promo Umrah Hemat sampai Rp4 Juta

Ketua Serikat Pekerja Mandiri Derenten (SPMD), Yaya Suhaya, menyayangkan tindakan tersebut. “Kami 123 karyawan kebun binatang selama ini sudah sangat kondusif mengakomodir seluruh permintaan Pemkot,” ujarnya secara tertulis, Selasa (24/2).

“Tapi ternyata memang Pemkot sendiri yang membuat masalah. Mereka biang keroknya dan kami berkewajiban melindungi anggota kami,” imbuhnya.

Langkah itu, dipersoalkan karena sebelumnya Pemerintah Kota Bandung telah menyatakan akan menyelesaikan persoalan Bandung Zoo melalui perundingan resmi dengan serikat pekerja.

Menurut Yaya, sebelumnya telah disepakati bahwa seluruh pembahasan terkait karyawan Bandung Zoo dilakukan secara kolektif melalui serikat pekerja.

Namun, kesepakatan itu dilanggar ketika oknum BKAD membentuk grup WhatsApp yang melibatkan sejumlah pihak lintas instansi.

Grup tersebut diikuti oleh perwakilan BKAD, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Bandung, serta BKSDA Jawa Barat. BKAD disebut diwakili oleh Awal Haryanto dan Herman Rustaman, Disnakertrans oleh Asep Rahayu, serta BKSDA Jawa Barat oleh Asep Komarudin.

Yaya mempertanyakan tujuan pembentukan grup tersebut. Ia menilai langkah itu sebagai bentuk pelanggaran etika sekaligus upaya memengaruhi karyawan di luar mekanisme resmi.

Baca Juga:Lewat #TemanAturUang, Kredit Pintar Dorong Ibu Lebih Bijak Pahami Pinjaman dan Kelola Keuangan SehatMeski Sulit, Tuntaskan di Bandung!

“Mereka mencoba membengaruhi anggota kami dan mengiming-imingi sejumlah harapan,” ujarnya.

Dia juga mengungkapkan bahwa pertemuan antara SPMD dan Pemkot telah berlangsung beberapa kali, namun tak membuahkan hasil konkret.

Hingga kini, Pemkot baru merealisasikan pembayaran tagihan listrik dan air, sementara janji pembayaran upah karyawan dan biaya operasional lainnya belum terealisasi.

“Kita bisa melihat bahwa sebenarnya Pemkot tidak sungguh-sungguh menyelesaikan persoalan-persoalan Bandung Zoo ini,” kata Yaya.

0 Komentar