JABAR EKSPRES – Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang membatasi penggunaan sepeda motor oleh pelajar menuai sorotan.
Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai langkah tersebut positif karena berpotensi menekan angka kecelakaan lalu lintas.
Dewan Penasihat MTI Pusat, Djoko Setijowarno, menjelaskan, “Langkah membatasi penggunaan motor oleh pelajar adalah upaya preventif yang patut diapresiasi, demi menekan angka kecelakaan,” ujarnya kepada Jabar Ekspres, Selasa (24/2).
Baca Juga:Emosi Memuncak di GBLA, Andrew Jung Tegaskan Niatnya Redam Situasi Demi PersibBSI Fest Ramadan 2026 Hadir di 9 Kota Besar, Promo Umrah Hemat sampai Rp4 Juta
Meski tujuan kebijakan ini mulia, Djoko menekankan sejumlah tantangan sosiologis dan geografis yang harus diperhatikan. Menurutnya, pelarangan siswa membawa sepeda motor ke sekolah memang ideal secara normatif, namun sulit diterapkan di wilayah Jawa Barat yang memiliki kontur alam beragam dan krisis transportasi umum di beberapa daerah penyangga.
“Banyak wilayah seperti pelosok Kabupaten Purwakarta, Subang, Sukabumi, Garut, dan Cianjur belum memiliki akses angkutan umum yang memadai. Siswa seringkali harus menempuh jarak 5–15 kilometer dari rumah ke sekolah. Tanpa sepeda motor, mereka tidak punya pilihan transportasi lain,” jelas Djoko.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah sepeda motor di Jawa Barat mencapai 14,12 juta unit dari total 17,03 juta kendaraan bermotor per September 2025.
Rasio kepemilikan sepeda motor di provinsi ini pun terus meningkat, dengan 79,92 persen rumah tangga memiliki minimal satu unit pada 2024, naik dari 70,60 persen pada 2019. Secara nasional, Jawa Barat menempati urutan keempat wilayah dengan jumlah sepeda motor tertinggi di Indonesia.
Djoko menegaskan, kendala lain adalah angkutan pedesaan yang tidak memiliki jadwal pasti. “Sehingga risiko siswa terlambat sangat tinggi,” pungkasnya. (Bas)