JABAR EKSPRES – Rencana pemerintah menerapkan bensin campuran bioetanol 10 persen (E10) dinilai dapat menjadi langkah strategis dalam diversifikasi energi nasional.
Namun, keberhasilan implementasinya tidak hanya bergantung pada kemampuan mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM), melainkan juga kesiapan produksi bioetanol, pasokan bahan baku, hingga dukungan investasi.
Managing Director Energy Shift Institute Putra Adhiguna mengatakan pemanfaatan bioetanol memang berpotensi menekan konsumsi bensin berbasis fosil hingga sekitar 10 persen.
Baca Juga:Tagana di Tasikmalaya Masuk Sekolah, Tanamkan Budaya Siaga Bencana Sejak DiniEkspor Satu Pintu Diklaim Mampu Dongkrak Harga Komoditas dan Pendapatan Petani?
Meski demikian, dampaknya terhadap penurunan impor BBM akan terbatas apabila pertumbuhan kendaraan berbahan bakar fosil terus meningkat tanpa diimbangi percepatan adopsi kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) dan penggunaan transportasi umum.
“Jika hanya penerapan bioethanol hanya menggantikan sekitar 5-10 persen konsumsi bensin. Sementara itu pertumbuhan kendaraan berbahan bakar fosil tetap saja tanpa diimbangi percepatan adopsi kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) maupun transportasi umum, maka 90-95 persen kebutuhan BBM tetap bergantung pada impor,” kata Putra dikutip dari ANTARA, Senin (20/7).
Putra menilai kebijakan E10 tetap memiliki nilai strategis karena dapat memperluas bauran energi nasional sekaligus meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan dari bahan baku dalam negeri. Semakin besar kapasitas produksi bioetanol domestik, semakin besar pula peluang Indonesia memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan pada pasokan energi dari luar negeri dalam jangka panjang.
Di sisi hulu, pembangunan pabrik bioetanol perlu mempertimbangkan kedekatan dengan sumber bahan baku agar biaya logistik tetap efisien.
Saat ini tetes tebu dan singkong menjadi komoditas utama untuk produksi bioetanol, sehingga daerah dengan basis produksi yang kuat seperti Jawa Timur dan Lampung dinilai layak menjadi prioritas pengembangan.“Di sisi lain, pemerintah perlu berhati-hati apabila mempertimbangkan ekspansi ke wilayah seperti Papua, mengingat risiko deforestasi yang dapat ditimbulkan dari pembukaan lahan baru,” kata Putra.
Selain itu, kapasitas produksi bioetanol nasional juga perlu ditingkatkan secara bertahap. Saat ini produksi nasional baru sekitar 70.000 kiloliter, sementara target yang ingin dicapai mencapai 1,5 juta kiloliter untuk memenuhi kebutuhan program E10 secara nasional.
Pemerintah juga didorong memastikan ketersediaan bahan baku secara berkelanjutan tanpa mengganggu ketahanan pangan. Optimalisasi lahan yang telah ada dinilai lebih tepat dibandingkan membuka kawasan baru yang berisiko menimbulkan dampak lingkungan.