BANDUNG – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan tiga strategi utama untuk mengurai kemacetan kronis yang kerap mengganggu mobilitas warga, pariwisata, serta pertumbuhan ekonomi kota. Pernyataan itu disampaikan Farhan dalam wawancara khusus “Berita Satu Spesial” B-TV bertema “Satu Tahun Kepala Daerah, Sinergi Pusat & Daerah”, Jumat (20/2/2026).
“Kota Bandung punya potensi besar di pariwisata, tapi kemacetan dan persoalan klasik lain masih jadi pekerjaan rumah serius,” ujar Farhan.
Pemkot Bandung menggandeng pemerintah pusat dan provinsi untuk menambah kapasitas jalan. Pusat telah menyelesaikan dua jalan layang utama, namun masih diperlukan enam flyover tambahan di lintasan kereta api serta tiga jembatan konektivitas di sekitar Stasiun KCIC Tegalluar dan kawasan Gedebage.
Baca Juga:Satgas TMMD: Pengecoran Jalan Cipelah Tembus 762 Meter Koramil Pasirjambu Kawal Pembangunan KDKMP Cisondari: Transparan dan Berdaya
Peningkatan penerangan jalan umum (PJU) juga diprioritaskan, khususnya di Jalan Soekarno-Hatta wilayah timur yang menjadi titik kemacetan berat.
Langkah selanjutnya adalah mengadopsi Automatic Traffic Control System (ATCS) berbasis kecerdasan buatan untuk mengatur lalu lintas secara adaptif dan efisien. “Implementasinya tidak mudah, karena melibatkan koordinasi ketat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota. Perencanaan harus matang agar tidak sia-sia,” tegas Farhan.
Pemkot bersama Kementerian Perhubungan dan dukungan World Bank menggenjot dua program besar: pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) oleh Dirjen Perhubungan Darat serta studi kelayakan Light Rail Transit (LRT) oleh Dirjen Perkeretaapian.
BRT dirancang melayani koridor timur–barat, sementara LRT menghubungkan utara–selatan sebagai tulang punggung transportasi massal. Farhan menekankan revitalisasi angkutan kota (angkot) sebagai feeder BRT dan LRT agar sistem terintegrasi optimal.
Ia mengkritik trayek angkutan umum yang belum berubah sejak 1984 serta kualitas kendaraan yang sangat tidak layak, sehingga masyarakat terlalu bergantung pada kendaraan pribadi. “Perlu langkah revolusioner untuk mengembalikan minat warga ke transportasi umum,” katanya.
Farhan menegaskan sinergi lintas pemerintah menjadi kunci percepatan. Pembenahan ini bukan hanya untuk mengurangi kemacetan, melainkan mendongkrak daya saing ekonomi dan pariwisata Bandung ke depan. (bbs)