JABAR EKSPRES – Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Bandung Barat (KBB) meminta pengelola wisata offroad di kawasan hutan Sukawana-Cikole, Lembang, tidak merugikan masyarakat sekitar.
Penegasan itu disampaikan menyusul polemik dan protes warga terkait dampak aktivitas kendaraan ekstrem yang melintasi jalur hutan hingga mendekati permukiman.
Pemerintah daerah menilai, keberlangsungan pariwisata tidak boleh mengabaikan aspek legalitas, keselamatan, maupun kenyamanan warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut.
Baca Juga:Perhutani Pastikan Offroad di Sukawana-Cikole Lembang Kabupaten Bandung Barat IlegalSumber Air Keruh dan Ladang Rusak, Tiga Kampung di Sukajaya Lembang Jadi Korban Offroad Liar
“Setiap kegiatan pariwisata harus memperhatikan kepentingan masyarakat. Jangan sampai aktivitas usaha berjalan, tetapi warga sekitar justru dirugikan,” ujar Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat, David Oot saat dikonfirmasi, Kamis (19/2/2026).
Menurut David, pariwisata memang memiliki dampak ekonomi karena adanya perputaran usaha dan jasa. Namun, manfaat tersebut harus sejalan dengan tanggung jawab sosial dan perlindungan lingkungan.
Ia menegaskan, polemik akibat aktivitas offroad dan motor cross di Sukawana-Cikole perlu disikapi secara bijak oleh seluruh pihak terkait. Dialog terbuka antara pengelola, Perhutani sebagai pemilik kawasan hutan, serta warga terdampak dinilai menjadi langkah penting untuk mencari solusi.
“Solusinya harus melalui musyawarah. Aspirasi masyarakat harus didengar, begitu juga pengelola perlu diberi ruang menyampaikan penjelasan. Dari situ dicari titik temu,” katanya.
Selain dampak sosial dan lingkungan, Disparbud KBB juga menyoroti aspek keselamatan dalam wisata offroad yang dinilai berisiko tinggi. Penyelenggara diminta memastikan standar keamanan terpenuhi sebelum kegiatan dijalankan.
“Kegiatan ini punya risiko besar. Karena itu, keamanan wisatawan wajib dipastikan, mulai dari kesiapan jalur hingga prosedur teknis di lapangan,” tegas David.
Sebelumnya, warga Kampung Cipariuk, Desa Sukajaya, Kecamatan Lembang, memprotes aktivitas kendaraan ekstrem yang melintasi jalur hutan hingga mendekati permukiman. Warga mengeluhkan kerusakan jalan lingkungan serta terganggunya saluran air bersih yang diduga terdampak aktivitas tersebut.
David berharap polemik ini dapat diselesaikan tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan.
Baca Juga:Akibat Kerusakan Rancaupas, Perhutani Bakal Larang Kegiatan Trail dan OffroadDemul Sebut Offroad dan Motor Trail Ganggu Ekosistem Hutan
“Yang terpenting, kegiatan wisata tetap berjalan sesuai aturan, masyarakat tidak dirugikan, dan keselamatan semua pihak benar-benar terjamin,” pungkasnya. (Wit)