JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengakui bahwa, kontribusi pendapatan dari sektor parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun selalu jauh dari target yang ditetapkan akibat dari masih banyaknya parkir liar.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menggambarkan persoalan itu sebagai sebuah fenomena “kucing-kucingan” antara petugas dengan juru parkir ilegal di lapangan, yang membuat upaya penertiban kerap sia-sia.
Farhan mengatakan bahwa meskipun ada penertiban secara berkala, praktik parkir liar terus muncul kembali, sehingga potensi pendapatan yang sebenarnya besar itu belum bisa dimaksimalkan.
Baca Juga:Alih-alih Pembangunan BRT, Pemkot Bandung Masih Berkutat pada Persoalan Parkir Liar di Bahu JalanPendapatan Parkir Dishub Kota Bandung Jeblok, Target Rp 33,7 M, Realisasi Cuma Rp 9,6 M!
“Terkait parkir liar, pada prinsipnya itu seperti kucing-kucingan. Ditertibkan, muncul lagi, ditertibkan lagi,” ungkap Farhan dikutip Jabar Ekspres, Senin (9/2/2026).
Menurut Farhan, salah satu akar persoalan adalah belum optimalnya digitalisasi sistem pendapatan daerah.
Ia membandingkan bahwa sementara belanja pemerintah sudah 100 persen dilakukan secara digital, realisasi sistem penerimaan daerah yang digital baru sekitar 83,3 persen, sementara 16,7 persen masih dilakukan manual, termasuk dalam pengelolaan sektor parkir.
Sistem manual itu membuka celah kebocoran dan sulit diawasi, sehingga parkir liar tetap eksis dan merugikan PAD.
Farhan menegaskan bahwa percepatan digitalisasi parkir menjadi solusi jangka menengah yang harus segera didorong.
“Makanya parkir harus kita dorong digitalisasi. Kalau tidak, akan terus seperti ini,” katanya.
Pengamat ekonomi perkotaan, Billy Martasandy, menilai persoalan rendahnya realisasi PAD parkir di Kota Bandung tidak hanya disebabkan oleh parkir liar, tetapi juga mencerminkan lemahnya tata kelola dan desain sistem penerimaan daerah.
Baca Juga:Dishub Boros, Pendapatan Minus: Ironi Parkir Bandung di Tengah Anggaran FantastisPenertiban Parkir Liar di Kota Bandung, Dishub: Setiap Hari Ada Tindakan, Ratusan Kendaraan Terjaring
Menurut Billy, selama pengelolaan parkir masih didominasi pola manual dan berbasis setoran, kebocoran pendapatan hampir tidak bisa dihindari. Digitalisasi, kata dia, seharusnya dipahami bukan sekadar alat pembayaran, melainkan instrumen pengawasan fiskal.
“Selama parkir masih dikelola secara manual dan bergantung pada banyak mata rantai, potensi kebocoran akan selalu lebih besar daripada potensi penerimaannya. Digitalisasi itu bukan pilihan, tapi keharusan,” ujar Billy.
Ia juga menyoroti ketimpangan antara target pendapatan yang terus dinaikkan dengan kapasitas sistem pengelolaan parkir yang tidak pernah benar-benar dibenahi. Kondisi tersebut membuat target PAD parkir dinilai tidak realistis sejak awal.