BANDUNG – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) di Swiss-Belresort Heritage Dago, Bandung, diwarnai aksi demonstrasi dari sejumlah pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Energi, Sabtu (31/1/2026).
Massa menyoroti dugaan konflik sosial, kerusakan lingkungan, serta persoalan tata kelola di sejumlah proyek energi terbarukan yang diklaim mendukung transisi energi nasional.
Koordinator Lapangan Ronal Jeferson menegaskan, narasi “transisi energi” dan “energi bersih” jangan dijadikan kedok untuk menutupi konflik sosial, penggusuran, kerusakan lingkungan, serta dugaan pelanggaran tata kelola proyek energi.
Baca Juga:Perkuat Sinergi Pendidikan-Profesi, PPNI Jabar MoU dengan 4 Kampus Keperawatan Datangkan Rocky Gerung hingga Gatot Nurmantyo, Kuliah Umum USB-YPKP Perkuat Daya Kritis Mahasiswa
“Transisi energi bukan sekadar retorika di panggung konferensi. Jika di lapangan rakyat menghadapi konflik agraria, penggusuran paksa, dan degradasi lingkungan, itu bukan transisi adil, melainkan pemindahan beban kepada masyarakat kecil,” tegas Ronal dalam orasinya, Sabtu (31/1/2026).
Gerakan Pemuda Energi menyoroti tiga aktor dan proyek yang mendesak dievaluasi secara terbuka dan transparan: Pertama, proyek biomassa dan hutan tanaman energi di bawah pengawasan Endi Novaris Syamsudin. Diduga memicu konflik rekrutmen tenaga kerja lokal, merusak infrastruktur desa, serta memperburuk sengketa agraria.
Kedua, proyek-proyek yang diawasi Wiluyo Kusdwiharto, termasuk PLTS Terapung, PLTS IKN, serta PLTA/PLTM di Sulawesi. Diduga menimbulkan konflik dengan nelayan keramba dan masyarakat adat, disertai dampak ekologis serta sosial yang serius.
Ketiga, proyek PT Ketaun Hidro Energi (KHE) di Kabupaten Lebong, Bengkulu, yang dipimpin Zulfan Zahar. Diduga terlibat sengketa lahan luas, praktik mafia tanah, serta tata kelola buruk pada PLTM, sebagaimana pernah diselidiki Polda Bengkulu terkait penyerobotan lahan warga.
“Energi bersih tak boleh dibangun dengan cara kotor. Jika konflik dan dugaan pelanggaran hukum dibiarkan berlarut, kepercayaan publik terhadap agenda transisi energi akan runtuh total,” terang Ronal.
Gerakan Pemuda Energi menuntut Rakernas METI menjadi momentum krusial: bukan sekadar ajang pencitraan, melainkan titik balik untuk membuka audit independen, evaluasi menyeluruh, serta penegakan hukum tegas terhadap proyek-proyek bermasalah.
Transisi energi sejati harus berkeadilan, menghormati hak rakyat, dan menjunjung lingkungan, bukan mengorbankan mereka demi target energi terbarukan. (bbs)