JABAR EKSPRES – Pemkot Cimahi menggabungkan FGD dan Musrenbang Kecamatan Cimahi Selatan dalam penyusunan RKPD 2027. Langkah efisiensi ini dinilai strategis tanpa mengurangi penyerapan aspirasi masyarakat.
Forum ini menjadi momentum penting dalam menyerap dan merumuskan aspirasi masyarakat di tengah kondisi fiskal daerah yang masih terbatas.
Wakil Wali Kota Cimahi, Adithia Yudistira, menegaskan bahwa penggabungan FGD dan Musrenbang di tingkat kecamatan merupakan langkah strategis yang diambil pemerintah daerah untuk menyiasati keterbatasan anggaran, namun tetap menjaga kualitas dan substansi perencanaan pembangunan.
Baca Juga:Ramai Soal Reshuffle Kabinet Prabowo Siang Ini, Nama Juda Agung Menguat untuk Posisi WamenkeuLayvin Kurzawa, Jawaban Persib di Fase Paling Menentukan
Menurut Adithia, kebijakan tersebut justru menjadi solusi efektif agar proses perencanaan tidak berjalan parsial dan tetap fokus pada kebutuhan riil masyarakat. Seluruh aspirasi warga tetap disalurkan melalui mekanisme Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di tingkat kecamatan.
“Ini justru menjadi hikmah. Forum dibuat lebih efisien, tetapi tetap efektif dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Melalui forum ini, kita bersama-sama menyusun arah RKPD Kota Cimahi Tahun 2027,” ujar Adithia, Jumat (30/1/2026).
Ia menjelaskan, tahun 2027 merupakan fase kematangan atau maturity dari visi Cimahi Mantap. Pada fase ini, berbagai program pembangunan yang dinilai rasional, terukur, dan dapat diterima publik mulai diarahkan untuk direalisasikan secara bertahap, baik di sektor infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, maupun pengembangan sumber daya manusia.
Namun demikian, Adithia tidak menampik bahwa kebijakan efisiensi anggaran turut berdampak terhadap jumlah dan skala usulan pembangunan dari masyarakat.
Oleh karena itu, seluruh usulan yang masuk melalui Musrenbang akan melalui proses rasionalisasi agar selaras dengan kemampuan fiskal Pemerintah Kota Cimahi pada tahun 2027.
“Semua usulan akan disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah. Kami berharap kondisi fiskal 2027 tidak seberat tahun 2026. Pemkot terus menggenjot optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meramu berbagai skema creative financing untuk menutup defisit anggaran yang cukup besar,” jelasnya.
Selain mendorong peningkatan pendapatan, Pemkot Cimahi juga akan menerapkan manajemen anggaran yang lebih ketat dan terukur.
Baca Juga:Dion Markx Jadi Simbol Regenerasi Persib BandungDPRD KBB Fraksi PDI Perjuangan Kawal MBG Agar Berkualitas dan Tepat Sasaran
Evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan setiap triwulan. Program yang dinilai tidak berjalan sesuai jadwal atau tidak siap dieksekusi akan dialihkan ke kegiatan yang lebih prioritas dan berdampak langsung bagi masyarakat.