Sementara itu, Camat Cimahi Selatan, Rika Martiana, menegaskan bahwa FGD dan Musrenbang bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan ruang strategis untuk menyatukan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
“Partisipasi masyarakat adalah fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang adil, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa keterlibatan aktif warga,” tegas Rika.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi anggaran agar masyarakat memahami skala prioritas pembangunan, keterbatasan fiskal, serta tahapan pelaksanaan program yang direncanakan.
Baca Juga:Ramai Soal Reshuffle Kabinet Prabowo Siang Ini, Nama Juda Agung Menguat untuk Posisi WamenkeuLayvin Kurzawa, Jawaban Persib di Fase Paling Menentukan
“Dengan transparansi tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya berperan sebagai pengusul, tetapi juga sebagai mitra pengawas pembangunan,” cetusnya.
Rika berharap forum ini mampu menghasilkan usulan yang tajam, solutif, dan berdampak luas, terutama untuk menjawab persoalan mendasar di wilayah Cimahi Selatan, seperti banjir, infrastruktur lingkungan, pelayanan dasar, serta penguatan ekonomi masyarakat.
Di sisi lain, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan Cimahi Selatan, Asep Hendrawan, mengungkapkan bahwa rangkaian FGD dan Musrenbang dari tingkat kelurahan hingga kecamatan telah berhasil mengidentifikasi sekitar 200 permasalahan dengan total 212 usulan program pembangunan.
Ia menyebutkan, fokus utama usulan masih didominasi sektor fisik, terutama normalisasi drainase dan perbaikan jembatan yang diajukan oleh lima kelurahan dengan cakupan 106 RW.
Selain itu, perhatian juga diarahkan pada kesejahteraan kader wilayah, pengadaan CCTV untuk meningkatkan keamanan lingkungan, pemulihan ekonomi masyarakat, serta penanganan pengangguran, kemiskinan ekstrem, stunting, persoalan drainase, hingga pengelolaan sampah.
“Masalah sampah tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah saja. Diperlukan edukasi dan partisipasi aktif masyarakat, mulai dari pemilahan sampah hingga pengelolaan berbasis lingkungan,” jelas Asep.
Ia menambahkan, prioritas tingkat kecamatan difokuskan pada isu-isu strategis lintas wilayah, seperti mitigasi banjir, penataan pemakaman, serta penguatan perencanaan pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat.
Baca Juga:Dion Markx Jadi Simbol Regenerasi Persib BandungDPRD KBB Fraksi PDI Perjuangan Kawal MBG Agar Berkualitas dan Tepat Sasaran
Pemerintah Kota Cimahi sendiri menargetkan sekitar 70 persen usulan dari tingkat kecamatan dapat diakomodasi di tingkat kota dan akan terus dikawal hingga pelaksanaan Musrenbang Kota Cimahi.
“Sinergi antara pemerintah, DPRD, OPD, dan masyarakat diharapkan mampu mewujudkan Cimahi Selatan yang lebih tertata, tangguh, dan nyaman untuk ditinggali,” tutupnya. (mong)