Ngatiyana menyebutkan, skema PPDB secara umum masih mengacu pada empat jalur utama, yakni domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi, namun dengan sejumlah penyesuaian penting.
“Sistemnya masih domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi. Tapi ada perbedaan dibanding sebelumnya. Jalur prestasi tidak lagi menggunakan nilai rapor,” jelas Ngatiyana.
Sebagai gantinya, calon peserta didik akan mengikuti ujian seleksi yang hasilnya menjadi dasar penerimaan.
Baca Juga:ibis Bandung Pasteur Hadirkan “Ririungan Ramadhan”, Buka Puasa All You Can Eat dengan Live MusicAwal 2026, BULOG Kancab Bandung Gencarkan Penyerapan GKP di Sentra Produksi Padi Sumedang
“Tidak melihat rapor dari awal sampai sekarang, tapi ada ujian yang dilaksanakan,” tegasnya.
Kebijakan ini, kata Ngatiyana, dimaksudkan untuk menghadirkan rasa keadilan yang lebih objektif dalam proses seleksi, sekaligus mengurangi potensi ketimpangan antarwilayah dan antar sekolah.
Dalam pelaksanaannya, sistem domisili tetap menjadi dasar pemetaan peserta didik. Pemerintah akan melakukan pengaturan wilayah secara lebih terukur agar tidak terjadi penumpukan siswa di sekolah-sekolah tertentu.
“Nanti akan diplot, dari wilayah ini bisa sekolah ke sini, ke sini, dan ke sini. Mudah-mudahan tidak terjadi penumpukan, misalnya sekolah hanya di wilayah selatan saja,” kata Ngatiyana.
Ia berharap, dengan pemetaan yang jelas dan seleksi berbasis ujian, distribusi siswa dapat lebih merata dan kualitas pendidikan tidak terkonsentrasi pada sekolah tertentu.
Di sisi lain, Ngatiyana juga mengingatkan masyarakat agar tidak lagi membedakan antara sekolah negeri dan swasta. Menurutnya, Pemkot Cimahi telah berupaya mendorong kolaborasi antara keduanya melalui berbagai bentuk bantuan.
“SMP swasta juga mendapat bantuan SPP bagi masyarakat kurang mampu,” ujarnya.
Baca Juga:Brother Chang Dibuka di Bandung, Perpaduan Cita Rasa Asia dan Kisah InspiratifBelanja di Ciwalk Makin Seru, Banyak Hadiah dan Promo Romantis
Selain itu, Pemkot Cimahi juga memberikan seragam sekolah gratis bagi siswa SMP kelas VII, baik yang bersekolah di negeri maupun swasta.
“Kita sudah lakukan itu sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, sekolah negeri, dan swasta, agar beban masyarakat bisa diringankan,” kata Ngatiyana.
Ia berharap, ke depan dukungan anggaran untuk sektor pendidikan dapat terus diperkuat, termasuk kemungkinan pengaturan kembali komponen biaya pendidikan lainnya melalui kebijakan daerah.
“Mudah-mudahan nanti tahun depan ada anggarannya, atau bisa kita pikirkan kembali di DSP,’ pungkasnya. (Monk)