JABAR EKSPRES – Wacana perombakan tata kelola Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati semakin menguat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini membuka opsi tukar kelola antara Bandara Kertajati dan Bandara Husein Sastranegara, Bandung, sebagai langkah strategis menekan beban fiskal daerah.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa operasional Bandara Kertajati selama ini menjadi tekanan tersendiri bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Jabar.
Baca Juga:DPRD KBB Fraksi PDI Perjuangan Kawal MBG Agar Berkualitas dan Tepat SasaranKritik PJU Berujung 'Undangan Klarifikasi', Warga Jabar Pertanyakan Ruang Aman Bersuara
Pasalnya, bandara tersebut belum menunjukkan kepastian mampu beroperasi secara optimal dan mandiri secara finansial.
“Pemerintah pusat, pak Presiden itu melihat ada beban fiskal APBD provinsi yang berat. Setiap tahun harus mengeluarkan biaya. Sedangkan kepastian Kertajati itu bisa beroperasi dengan baik dan menghasilkan uang untuk operasional kan sampai sekarang belum bisa dilihat,” ujar Dedi, Jumat (23/1).
Menurutnya, berbagai upaya mendorong aktivitas penerbangan di Kertajati kerap terbentur oleh pilihan moda transportasi dan bandara lain yang lebih praktis bagi masyarakat.
Kehadiran Kereta Cepat Whoosh serta kembali beroperasinya Bandara Halim Perdanakusuma membuat Kertajati semakin tersisih.
“Kami ingin dorong Kertajati, tapi di sisi lain ada Whoosh dari Jakarta. Kemudian Halim-nya buka, ya orang pasti pilih Halim dibanding Kertajati,” kata dia.
Melihat kondisi tersebut, Dedi mengusulkan perubahan fungsi Bandara Kertajati. Salah satu opsi yang disiapkan adalah menjadikannya sebagai kawasan industri pertahanan sekaligus pangkalan TNI Angkatan Udara.
“Saya sudah bertemu Mensesneg dan bertemu Presiden juga, sudah bertemu Menhan tinggal opsinya saja,” katanya.
Skema yang ditawarkan Pemprov Jabar adalah tukar guling pengelolaan bandara.
Baca Juga:Persib Hampir Full Team, Maung Bandung Siap Menggila di El Clasico IndonesiaBukan Sekadar Tiga Poin, Marc Klok Tegaskan Duel Persib vs Persija Soal Harga Diri Kota
Dalam opsi tersebut, Bandara Kertajati akan dikelola oleh pemerintah pusat atau Kementerian Pertahanan, sementara Pemprov Jabar mengambil alih pengelolaan Bandara Husein Sastranegara.
“Nanti tinggal memperkuat dan memodernisasi Bandara Husein. Enggak usah lama tuh waktunya kami benahi, kemudian misalnya kalau dimungkinkan landasan pacunya ditambah. Sehingga dalam waktu tidak terlalu lama pasti ramai,” jelasnya.
Dedi menegaskan, tukar guling itu tentu mempertimbangkan aset yang ada di kedua belah pihak. Termasuk aset BIJB yang lebih luas.
“Nanti kan dihitung. Kan (tanah.red) di Bandung juga beda nilainya,” pungkasnya. (son)