“Dari dua kali penyesuaian itu, dari total 100 persen TPP ASN terpotong 40 persen, kemudian tenaga kesehatan 44 persen, dan P3K 62 persen dari total besaran TPP semula,” jelas Ian.
Ia menambahkan bahwa pembayaran TPP untuk Desember akan segera diproses. Latar belakang kebijakan berulang ini adalah kondisi keuangan daerah yang rapuh. Ketergantungan yang tinggi pada transfer pusat, ditambah dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal, membuat APBD Kota Banjar terjepit. Belanja rutin, terutama untuk gaji dan tunjangan, menghabiskan porsi anggaran yang sangat besar, sehingga ruang gerak fiskal menjadi sangat terbatas.
Pemerhati kebijakan publik Andi Maulana S.H., M.H. menilai situasi ini sebagai alarm darurat fiskal yang serius. “Pemotongan kedua dalam waktu dekat menunjukkan bahwa kondisi keuangan daerah benar-benar dalam situasi kritis. Ini alarm bagi pemerintah daerah untuk secara maksimal mencari terobosan peningkatan PAD dan menekan belanja yang tidak prioritas,” paparnya.
Baca Juga:Komitmen Bangun Zona Integritas, Kanwil Kemenkum Jabar Tandatangani Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Rekomendasi 6 Minuman, Jaga Gula Darah Tetap Stabil
Namun, Andi juga mengingatkan aspek keadilan dan tanggung jawab moral. “Jika yang disunat hanya penghasilan para ASN dan P3K yang notabene ujung tombak pelayanan, sementara komponen lain dianggap ‘kebal’, maka hal itu justru akan menimbulkan keresahan dan pertanyaan tentang komitmen bersama dalam mengatasi kesulitan daerah. Prinsip ‘berat sama dipikul, ringan sama dijinjing’ harus benar-benar nyata, termasuk untuk tunjangan para anggota dewan,” tegasnya. (CEP)