BANDUNG – Anggota Komisi II DPRD Kota Bandung Mukhamad Adi Widyanto menilai, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026 Kota Bandung yang dipatok Rp3,6 triliun terlalu main aman dan mudah dicapai. Sementara kata dia, potensi PAD sebenarnya bisa mencapai Rp6 hingga Rp10 triliun jika pemerintah kota berani melakukan terobosan ekstrem.
“PAD Kota Bandung akan terus mengalami kenaikan, seperti yang sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Target yang ditetapkan biasanya tidak terlalu signifikan atau ambisius, sehingga mudah dicapai bahkan sering kali terlampaui,” ujar Adi saat ditemui Jabar Ekspres di ruang kerjanya Gedung DPRD Kota Bandung, Senin (12/1).
Berdasarkan data terkini, realisasi PAD Kota Bandung pada 2025 berhasil melampaui target dengan mencapai sekitar Rp3,05 triliun. Jumlah tersebut melebihi target awal sekitar Rp2,6 triliun. Capaian ini didorong kontribusi utama dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta pajak restoran dan hotel yang menunjukkan pertumbuhan signifikan.
Baca Juga:Istri Erwin Menangis di Sidang, Nilai Proses Hukum Tak ManusiawiPA GMNI Lawan 'Korupsi Ekologis' dan Dominasi Modal: Kembalikan Ekonomi Berdikari
Untuk 2026, Pemkot Bandung menetapkan target Rp3,6 triliun, dengan harapan tren positif ini berlanjut. “Saya optimistis target 2026 pasti tercapai, mengikuti pola sebelumnya di tengah kondisi ekonomi nasional yang menantang,” katanya.
Ia menambahkan, capaian PAD Kota Bandung patut disyukuri karena lebih baik dibandingkan banyak daerah lain. Termasuk tingkat provinsi, di mana target sering meleset. Namun, legislator dari Fraksi Demokrat ini menekankan perlunya lompatan lebih ekstrem.
Dia berharap PAD bisa melonjak drastis, misalnya dari kisaran Rp3 triliun menjadi Rp6 triliun. Atau bahkan Rp7 triliun, artinya kenaikan hingga 100 persen atau lebih. “Meski kenaikan signifikan pasti terjadi, lonjakan 100 persen ke atas terasa berat tanpa terobosan strategis baru,” terang Adi.
Menurutnya, belum ada inovasi besar dari Pemkot untuk membuka sumber PAD tambahan. Dia mengingatkan potensi besar yang pernah disebut Wali Kota. Di mana PAD bisa mencapai Rp6 triliun dengan optimalisasi instrumen existing. Atau bahkan Rp9-10 triliun jika didukung pajak baru yang tidak membebani masyarakat kecil, seperti pajak parkir tambahan atau sektor usaha tertentu.