JABAR EKSPRES – Rapat Paripurna perdana DPRD Kota Cimahi pada Tahun Sidang 2026 menjadi ajang refleksi atas kinerja legislatif dan eksekutif sepanjang 2025. Momentum ini sekaligus menandai komitmen bersama untuk memperkuat sinergi pembangunan daerah ke depan.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menilai capaian pembangunan selama 2025 tidak terlepas dari solidnya kerja sama antara Pemerintah Kota Cimahi dan DPRD.
Menurutnya, koordinasi yang terbangun selama Tahun Sidang 2025 telah menciptakan suasana kerja yang harmonis dan berdampak langsung pada optimalnya pelaksanaan program pembangunan.
Baca Juga:DPRD Cimahi Targetkan 16 Raperda Rampung dan Ditetapkan Sepanjang 2026Ramai Soal Penjualan Hotel Tjimahi, Ini Kata Disbudparpora Kota Cimahi
“Sinergi yang terjalin selama Tahun Sidang 2025 mencerminkan suasana kerja yang harmonis, sehingga mampu menghasilkan capaian pembangunan yang optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Ngatiyana baru-baru ini.
Meski demikian, Ngatiyana mengakui masih terdapat sejumlah agenda yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya. Agenda-agenda tersebut dipastikan akan menjadi fokus utama untuk dituntaskan pada Tahun Sidang 2026.
Ia memang tidak merinci secara detail program yang tertunda, namun menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk melanjutkan dan menyelesaikannya secara optimal sesuai perencanaan.
Lebih lanjut, Ngatiyana memaparkan bahwa sepanjang 2025 DPRD Kota Cimahi telah melaksanakan puluhan agenda rapat. Agenda tersebut mencakup rapat paripurna, rapat pimpinan, rapat komisi, hingga rapat-rapat badan dan panitia khusus.
“Hasilnya, lembaga legislatif tersebut berhasil menghasilkan berbagai produk hukum berupa peraturan daerah, keputusan DPRD, dan keputusan pimpinan DPRD,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widiatmoko, menegaskan bahwa Tahun Sidang 2026 harus menjadi momentum peningkatan kualitas kinerja DPRD.
Ia menekankan pentingnya perubahan orientasi kerja, tidak hanya berfokus pada kuantitas produk hukum, tetapi juga pada integritas dan kapasitas sumber daya manusia.
Baca Juga:Sekolah Rusak di Cimahi Jadi PR, Disdik Mulai Ketok Pintu Dana PusatDibalik Turunnya Jumlah PMI Cimahi, Ancaman Migrasi Non-Prosedural Masih Mengintai
“DPRD akan terus berkomitmen menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara optimal, serta hadir langsung di tengah masyarakat untuk menyerap aspirasi dan mencari solusi atas berbagai persoalan daerah,” kata Wahyu.
Menurut Wahyu, kolaborasi yang kuat antara DPRD dan Pemerintah Kota Cimahi menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang transparan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Rapat Paripurna ini diharapkan menjadi awal yang baik bagi peningkatan kinerja lembaga legislatif dan eksekutif dalam melayani masyarakat Kota Cimahi,” tandasnya. (Mong)