JABAR EKSPRES – Kota Banjar mencatatkan prestasi gemilang dalam upaya mewujudkan hak dasar kesehatan bagi seluruh warganya.
Melalui Program Berdaya Tahan Bidang Kesehatan, yang menjadi prioritas strategis Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar tahun 2025, kota di ujung Jawa Barat ini berhasil mendorong angka kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga mencapai 98,31 persen dari total penduduk. Capaian ini menempatkan Banjar dalam kategori Universal Health Coverage (UHC) aktif, indikator global yang menandai sistem kesehatan yang inklusif dan tangguh.
Berdasarkan data per November 2025, dari total 209.925 jiwa penduduk Kota Banjar, sebanyak 206.385 jiwa telah tercatat sebagai peserta JKN yang aktif.
Baca Juga:Dari Abon hingga Rendang, Produk Nasabah PNM Disalurkan untuk Masyarakat Terdampak Bencana di SumateraPersib Diuji di Kediri, Laga Tandang Penentu Mental Juara Maung Bandung
Angka yang hampir menyentuh target sempurna ini bukanlah pencapaian instan, melainkan hasil dari kerja keras, kolaborasi lintas sektor, dan kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan.
Tren sepanjang tahun 2025 menunjukkan grafik yang stabil dan konsisten, dengan persentase kepesertaan selalu bertengger di atas 97,79 persen, sebelum akhirnya memuncak di angka 98,31 persen pada November lalu.
Keberhasilan ini, menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjar, H. Saifuddin, A.KS., M.Kes., merupakan buah dari komitmen bersama. “Program Berdaya Tahan Bidang Kesehatan kami desain tidak hanya untuk mengejar angka, tetapi untuk memastikan setiap warga, tanpa terkecuali, terlindungi oleh sistem jaminan kesehatan yang berkelanjutan.
Capaian 98,31 persen ini adalah bukti nyata bahwa layanan kesehatan dasar telah benar-benar menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat Banjar,” ujarnya ketika dikonfirmasi Rabu, (31/12/2025).
Analisis komposisi peserta mengungkap keberpihakan yang jelas. Sebagian besar kepesertaan didominasi oleh Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Dominasi segmen ini sebagai kebijakan Pemkot Banjar untuk memprioritaskan perlindungan bagi masyarakat miskin, rentan, dan tidak mampu, sehingga mereka tidak lagi terbebani oleh biaya pengobatan saat mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun lanjutan,” ujar Saifuddin.
Untuk mencapai angka yang impresif ini, sejumlah intervensi kebijakan dilakukan secara sistematis. Pemerintah mengoptimalkan peran perangkat desa dan kelurahan dalam pendataan dan pendampingan warga.