Validasi data kependudukan juga diperkuat dan diintegrasikan dengan sistem kepesertaan JKN, meminimalisir adanya warga yang terlewat atau duplikasi data.
Selain itu, upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran, serta memastikan anggaran daerah untuk PBI tersedia tepat waktu dan tepat sasaran.
“Kunci utamanya adalah memastikan kepesertaan yang aktif dan berkesinambungan. Warga tidak hanya terdaftar di sistem, tetapi juga benar-benar bisa menggunakan layanan ketika sakit. Itulah makna ketahanan kesehatan yang sebenarnya,” tambah Saifuddin.
Baca Juga:Dari Abon hingga Rendang, Produk Nasabah PNM Disalurkan untuk Masyarakat Terdampak Bencana di SumateraPersib Diuji di Kediri, Laga Tandang Penentu Mental Juara Maung Bandung
Pencapaian UHC ini menjadi pilar fundamental dalam membangun ketahanan kesehatan Kota Banjar secara keseluruhan. Dengan akses yang merata, upaya deteksi dini penyakit, baik menular maupun tidak menular, dapat dilakukan lebih efektif. Kualitas hidup masyarakat pun terdongkrak karena beban biaya katastropik tidak lagi menghantui.
“Dalam jangka panjang, sistem yang tangguh ini juga menjadi modal sosial dan ekonomi yang sangat berharga untuk menghadapi berbagai ancaman kesehatan di masa depan, termasuk dampak dari krisis sosial, ekonomi, maupun pandemi,” katanya.
Ke depan, lanjut Saifuddin, Program Berdaya Tahan Bidang Kesehatan Kota Banjar tidak akan berpuas diri. Fokus akan bergeser dari sekadar perluasan cakupan ke peningkatan kualitas layanan.
Peningkatan literasi kesehatan masyarakat, integrasi layanan promotif dan preventif yang lebih masif, serta penguatan kapasitas fasilitas kesehatan menjadi agenda selanjutnya.
“Dengan kolaborasi yang sudah terbukti berhasil, kami bertekad untuk mempertahankan status UHC aktifnya secara berkelanjutan, menuju visi masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya tahan menghadapi tantangan zaman,” ucapnya. (CEP)