JABAR EKSPRES – Suasana akhir tahun di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar diwarnai kecemasan. TPP bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk bulan November 2025 hingga saat ini masih menggantung, tanpa kepastian kapan akan cair. Padahal, waktu berjalan sangat mepet, tahun 2025 hanya tersisa dua hari. Kekhawatiran bertambah besar karena aturan keuangan mengharuskan pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk tahun berjalan diselesaikan pada tahun yang sama. Artinya, jika pembayaran untuk November dan Desember tidak tuntas sebelum tahun berganti, hak pegawai akan hangus.
Konfirmasi mengenai mandeknya pembayaran ini diakui oleh Wali Kota Banjar, Ir. H. Sudarsono. Saat dikonfirmasi, Rabu (30/12/2025), Sudarsono hanya memberikan jawaban singkat. “Inshaa Alloh beres, sedang diupayakan,” ujarnya.
Pernyataan serupa disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Banjar, Hj. Sri Sobariah. Ia menegaskan pihaknya tengah berjuang agar TPP bisa dibayarkan sebelum tenggat tahun. “Insha Alloh hari ini bisa diusulkan pembayarannya,” kata Sri Sobariah.
Baca Juga:20 Delegasi Internasional Hadir di Bandung, JCI Dorong Kolaborasi Bisnis BerkelanjutanGelar CSR di Cimanggung, PT MBK Ventura Ajak Kelola Keuangan dan Peduli Lingkungan
Yang membuat situasi semakin mencemaskan adalah sikap tertutup Pemkot Banjar dalam mengungkap kemampuan keuangannya. Pemerintah enggan membuka data secara transparan mengenai ketersediaan anggaran untuk belanja pegawai di akhir tahun ini. Besaran total TPP ASN dan P3K yang masih terhutang pun seolah ditutup-tutupi. Ketidakpastian ini jelas mengganggu konsentrasi dan kesejahteraan para abdi negara yang tengah mempersiapkan pelayanan publik di tahun baru.
Kondisi ini bukanlah sebuah kejutan yang tiba-tiba. Diketahui, keuangan Pemkot Banjar berada dalam masa-masa sulit. Bahkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2026 yang baru saja disepakati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dikabarkan menyisakan defisit sekitar Rp24 miliar.
Kondisi keuangan yang rapuh ini semakin diperparah dengan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang stagnan. Kota Banjar masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, ketergantungan yang membuatnya rentan terhadap gejolak kebijakan dan kondisi fiskal nasional. “Ketidakmampuan untuk menggali sumber pendapatan lokal yang kuat berujung pada kesulitan memenuhi kewajiban yang paling dasar, yaitu menyejahterakan pegawainya sendiri,” kata pemerhati kebijakan publik, Andi Mualana SH MH. (CEP)