JABAR EKSPRES – Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyampaikan bahwa lebih dari 100.000 anak serta sekitar 37.000 perempuan hamil dan menyusui di Jalur Gaza diperkirakan masih akan mengalami gizi buruk atau malnutrisi akut hingga April 2026.
Pernyataan tersebut merujuk pada laporan badan PBB, Klasifikasi Tahapan Ketahanan Pangan Terpadu (IPC), yang menyoroti kondisi darurat pangan di wilayah tersebut. Dalam laporan itu disebutkan bahwa sedikitnya 1,6 juta penduduk Gaza menghadapi tingkat kerawanan pangan akut yang serius hingga pertengahan April tahun depan.
Tedros mengingatkan, jika terjadi skenario terburuk—termasuk kemungkinan kembali meningkatnya konflik bersenjata dan terhentinya bantuan kemanusiaan—seluruh wilayah Jalur Gaza berpotensi menghadapi ancaman kelaparan pada pertengahan April 2026. Ia menekankan bahwa situasi ini sangat mengkhawatirkan dan membutuhkan perhatian mendesak dari komunitas internasional.
Baca Juga:AS Buka Peluang Bebaskan Bea Masuk untuk Barang yang Tak Bisa Diproduksi di Dalam NegeriIAEA Dorong Akses Inspeksi ke Fasilitas Nuklir Iran
Melalui unggahan di platform X, Tedros menyatakan bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mencegah kelaparan masih berada dalam kondisi yang sangat rapuh. Setiap gangguan kecil saja, menurutnya, dapat memperburuk keadaan jutaan warga sipil yang sudah berada di ambang krisis kemanusiaan.
Ia juga menyoroti bahwa masyarakat Gaza terus berjuang di tengah kehancuran infrastruktur yang meluas, hilangnya sumber mata pencaharian, serta lumpuhnya produksi pangan lokal. Kondisi ini diperparah oleh berbagai pembatasan yang menghambat operasional bantuan kemanusiaan, sehingga distribusi pangan dan layanan kesehatan tidak dapat berjalan optimal.
Selain krisis pangan, sektor kesehatan di Gaza juga berada dalam kondisi kritis. Tedros mengungkapkan bahwa hanya sekitar 50 persen fasilitas kesehatan yang masih beroperasi secara parsial. Itupun menghadapi kekurangan serius dalam pasokan obat-obatan dan peralatan medis penting.
“Di saat bersamaan, hanya 50 persen fasilitas kesehatan di Gaza yang berfungsi sebagian dan itu pun menghadapi krisis pasokan dan peralatan esensial, yang kerap terhambat oleh prosedur masuk yang rumit dan pembatasan karena dianggap sebagai barang berpotensi guna ganda,” ujarnya.
Menurutnya, krisis tersebut kerap diperburuk oleh prosedur masuk bantuan yang rumit dan pembatasan terhadap sejumlah barang yang dikategorikan sebagai berpotensi memiliki fungsi ganda. Akibatnya, pasokan medis esensial sering terlambat atau tidak dapat masuk ke wilayah yang sangat membutuhkan.