Lebih lanjut, Ferry menyoroti persoalan masuknya susu skim bubuk impor yang dinilai dapat mengancam keberlangsungan peternak sapi perah dalam negeri. Ia menegaskan pemerintah akan melakukan pembatasan impor dan memperkuat industri koperasi peternak lokal.
“Kita harus membangun industri koperasi peternak sapi perah yang kuat agar hasil produksinya bisa kita serap sendiri. Ke depan, masuknya susu skim impor akan kita batasi karena bisa mematikan peternak sapi perah dalam negeri,” tegas Ferry.
Menurutnya, kebutuhan populasi sapi perah nasional justru harus terus ditingkatkan. Pemerintah pun berkomitmen memberikan dukungan kebijakan dan advokasi agar koperasi peternak dapat tumbuh setara dengan perusahaan swasta.
Baca Juga:Kesabaran Berbuah Gol, Ramon Tanque Menjelma Jadi Bomber MematikanWiliam Marcilio Tutup Bab di Persib dengan Sikap Hormat dan Syukur
“Koperasi peternak sapi perah harus bisa setara dengan perusahaan swasta. Kita tidak mau kalah, koperasi juga harus mampu memproduksi susu UHT sendiri,” katanya.
Saat ini, produksi susu pasteurisasi KPBS telah berjalan untuk mendukung program SPPG di sekolah-sekolah, bahkan sudah disalurkan langsung kepada keluarga yang membutuhkan. Namun, Ferry menilai pengembangan lini produksi susu UHT menjadi langkah strategis ke depan.
“Produksi susu pasteurisasi sudah berjalan, tetapi karena daya simpannya terbatas, pengembangan susu UHT menjadi sangat penting. Saya dorong KPBS membangun lini produksi UHT agar dikelola dan dipasarkan sendiri oleh koperasi,” ungkapnya.
Ferry menambahkan, sejumlah daerah seperti Lembang dan Boyolali telah memiliki kapasitas produksi serupa. Ia optimistis KPBS Pangalengan memiliki potensi besar untuk mengembangkan mesin UHT guna mendukung rantai pasok program MBG.
“Bukan hanya susu, ke depan sayur-sayuran juga akan disuplai oleh koperasi petani dan peternak. Kita sedang membangun ekosistem koperasi untuk memenuhi kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis,” katanya.
Ia juga menyebutkan, koperasi kini dilibatkan dalam Satgas dan telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
Ke depan, koperasi diharapkan mampu menyuplai berbagai kebutuhan dasar, mulai dari pangan, air bersih, hingga kebutuhan ibu dan anak.
Baca Juga:PWNU Jabar dan 27 PCNU Tegaskan Sikap, Dorong Islah dan Jaga Marwah PBNUJawa Tengah Terbang Tinggi, Rute Penerbangan Baru Picu Investasi dan Kunjungan Wisata
“Kita akan terus mengembangkan koperasi untuk menyuplai kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis. Saat ini masih dalam tahap investasi bersama pemerintah, dengan fokus penguatan pemerintahan dan penanganan kebencanaan,” pungkas Ferry.