Kolam retensi yang selama ini dibangun Dinas Pekerjaan Umum pun, menurut Adi, belum akan cukup menjadi solusi komprehensif. “Itu baru langkah awal. Di titik-titik cekungan alami, kita bisa mengakuisisi lahan warga untuk dijadikan danau kecil atau mengoptimalkan fasilitas umum perumahan menjadi ruang tampung air. Namun semua itu kembali lagi pada satu kata: butuh dana sangat besar,” ujarnya.
Dengan APBD Kota Bandung yang saat ini hanya berkisar Rp7-8 triliun per tahun, Adi menegaskan bahwa mustahil menyelesaikan tiga masalah besar sekaligus (banjir, sampah, dan kemacetan) tanpa menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan hingga mendekati Rp13–14 triliun.
Untuk mencapai target tersebut, ia mengusulkan langkah yang cukup berani namun potensial: penerapan pajak parkir tahunan berbasis kepemilikan kendaraan. “Misalnya motor Rp600 ribu per tahun, mobil biasa Rp1 juta, mobil mewah Rp3-4 juta. Saat ini potensi parkir liar di Bandung mencapai Rp3-4 triliun per tahun yang menguap begitu saja. Jika dikelola secara profesional dan transparan, kita bisa menyerap minimal Rp2-3 triliun PAD baru dari sektor ini saja,” jelasnya.
Baca Juga:101 Stan UMKM Ramaikan Bakat Fest 2025 Idil Akbar: Kasus Wakil Wali Kota Bandung Harus Tuntas, Jangan Jadi Preseden Buruk
Adi yakin masyarakat akan menerima kebijakan tersebut. “Mereka sudah terbiasa membayar Rp2.000-5.000 per hari untuk parkir liar tanpa kepastian. Jika diganti dengan pajak tahunan yang memberi kepastian hukum dan parkir gratis di fasilitas resmi, saya yakin akan diterima. Ditambah optimalisasi pajak reklame (potensi Rp500 miliar), pajak hiburan, hotel, dan restoran, kita bisa menambah Rp2-3 triliun lagi dengan relatif mudah,” rincinya.
Dia pun menyayangkan pola berpikir sebagian besar pejabat yang lebih fokus pada penyerapan anggaran ketimbang kreativitas menambah pemasukan. “Jarang ada yang berani menargetkan kenaikan PAD dari Rp8 triliun menjadi Rp10-11 triliun di tahun berikutnya. Bandingkan dengan negara bagian California yang APBD-nya setara Rp3.000 triliun-mereka bisa membangun infrastruktur kelas dunia. Kita dengan Rp8 triliun, separuhnya habis untuk gaji pegawai, bisa apa?” tandas Adi. (tur)