JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi sempat menyatakan jika area hutan di wilayahnya mengalami kerusakan secara keseluruhan.
Oleh karenanya, dana pemulihan lingkungan pun siap digelontorkan senilai Rp3 miliar.
Mengenai dana pemulihan lingkungan, Bupati Bandung, Dadang Supriatna mengaku jika wilayahnya butuh anggaran yang cukup besar.
Baca Juga:Fitri Salhuteru Penuhi Panggilan Polda Jabar Terkait kasus Pencemaran Nama Baik Hutan Kritis, Ancaman Bencana Makin Nyata!
“Kalau bicara masalah anggaran, saya kira ini lebih besar. Pemulihan lebih besar daripada pemeliharaan, maka pemeliharan sangat penting,” katanya kepada Jabar Ekspres usai rakor di IPDN Jatinangor, Sumedang pada Selasa (9/12).
Setelah Citarum Harum dibuarkan, Bupati Bandung yang akrab disapa Kang DS itu berujar, jika pengawalan masalah lingkungan akan sepenuhnya dipantau Gubernur Jabar.
“Terutama soal tata ruang, terutama mengatasi masalah banjir,” ujarnya.
Kang DS mengaku, siap melakukan sharing anggaran. Menurutnya, ketika persoalan lingkungan ini sudah digaungkan Gubernur Jabar, maka daerah lain pun akan sepakat untuk saling bantu pendanaan, agar permasalahan selesai.
Adapun ketika disinggung terkait kerugian yang dialami dari bencana banjir yang melanda Kabupaten Bandung, Kang DS mengungkapkan, angkanya mencapai ratusan miliar.
“Kalau kerugian saya kira di atas Rp100 miliar ya, rata-rata setiap kejadian. Iya (tiap wilayah mungkin sama),” ungkapnya.
Kang DS menjelaskan, nilai kerugian di atas Rp100 miliar itu, mengingat adanya aktivitas industri yang terkendala akibat bencana banjir di wilayahnya.
“Di Dayeuhkolot saja di satu pabrik, itu kurang lebih Rp1 miliar (kerugian), iya kalau banjir. Sementara ada beberapa perusahaan di situ, kalikan sekian hari,” jelasnya.
Baca Juga:Transportasi Jawa Belum Merata, Bandung Masuk Sorotan Soal Wacana Kereta Cepat ke SurabayaGandeng Muhammadiyah, BSI Percepat Penyaluran Bantuan untuk Korban Bencana di Aceh
“Saya yakin bahwa kerugian rata-rata (mencapai) Rp100 miliar. Makanya ada segi kewenangan. Ada kewenangan BBWS, provinsi, kewenangan pusat,” lanjut Kang DS.
Bupati Bandung mengakui, jika pemulihan lingkungan dilakukan mengandalkan anggaran daerah, maka tidak akan menyanggupi untuk penyelesaian masalahnya.
Pasalnya, ucap Kang DS, di daerah memiliki keterbatasan anggaran. Oleh sebab itu, dirinya sering melakukan pentahelix alias kolaborasi.
“Pentahelix yang sedang dilakukan itu Dayeuhkolot, Bojongsoang dan Tegalleuar. Kita adakan program pentahelix Cicalengka dan Rancaekek, di Majalaya juga, alhamdulillah tidak banjir,” ucapnya.
Kang DS menuturkan, dirinya tak sanggup mengatasai permasalahan lingkungan. Menyelesaikan persoalan banjir pun dirinya mengaku tidak bisa menuntaskannya.