JABAR EKSPRES – Pemerintah Daerah (Pemda) tengah berupaya melakukan sertifikasi terhadap aset-asetnya. Setidaknya di 2025 ini, ada sekitar 2.642 aset telah bersertifikat.
Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Barat Yuniar Hikmat Ginanjar dalam rakor yang digelar di Gedung Sate, Selasa (9/12/2025).
Ia menuturkan, sertifikasi aset Pemda itu diantaranya, untuk sertifikat Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten atau Kota di Jabar berupa tanah ada di angka 2.587 bidang. Lalu jika ditaksir nilainya tembus Rp12,3 triliun.
Baca Juga:Pemdes Nanjung Mekar Menata Aset: Jalan Panjang Mewujudkan Pusat Ekonomi Baru di Tanah Carik Percepat Pembangunan KDMP di Kabupaten Bogor, Pemkab Gencarkan Verifikasi Aset Lahan
Rincian di kota/kabupaten itu diantaranya, Kabupaten Bandung dengan 81 sertifikat selesai dengan nilai Rp144,8 miliar. Kabupaten Bandung Barat ada 212 aset dengan nilai Rp233,2 miliar.
Lalu Kabupaten Bekasi ada 53 sertifikat dengan nilai Rp64 miliar. Hingga Kabupaten Ciamis dengan Rp44 sertifikat senilai Rp4,2 miliar.
Sementara untuk aset BMD milik Pemprov Jabar yang telah terbit ada 55 bidang. Nilainya ada di angka Rp221,85 miliar.
Aset-aset itu juga tersebar di kota kabupaten. Misalnya di Kabupaten Bandung ada 6 sertifikat dengan nilai Rp158 miliar. Atau di Kabupaten Bandung Barat 4 sertifikat dengan nilai Rp20 miliar.
Jika dikalkulasikan, maka jumlah sertifikat yang berhasil terbit ada sekitar 2.642 sertifikat atau bidang. Lalu nilainya sekitar Rp12,5 triliun.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat, Norman Nugraha mengungkapkan, capaian itu cukup positif dan akan terus dikebut di tahun yang akan datang. “Jadi sudah ada sekitar 2.642 sertifikat aset diterbitkan untuk 2025 ini,” jelasnya selepas acara kepada Jabar Ekspres.
Norman melanjutkan, proses pensertifikatan aset tentu belum selesai. Makanya upaya itu akan terus digencarkan pada 2026 nanti. “Untuk target tentu kami tunggu sampai akhir 2025 nanti. Karena akan diakumulasi untuk 2026 yang belum tuntas,” cetusnya.
Baca Juga:Dedi Mulyadi Akan Kaji Ulang Kerjasama dengan Hotel Pullman yang Sewa Aset Pemprov Jabar dengan Harga Murah!Terima Pengalihan Aset PIG, Pemkab Bogor Bakal Kembangkan jadi Pusat Pembelajaran Geologi dan Sejarah Daerah
Di sisi lain, penatausahaan aset Pemprov Jabar memang menjadi atensi serius Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu selalu menjadi catatan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
Misalnya data LHP BPK untuk APBD 2024, Aset Tetap Tanah Pemprov Jabar di Neraca Audited per 31 Desember 2024 sebesar Rp12.8 triliun. Tapi masih ada beberapa catatan penting.