JABAR EKSPRES — Pemerintah Kota Bandung menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi terkait penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Pertemuan ini sekaligus menjadi salah satu persyaratan yang dinilai pemerintah pusat dalam mengukur kinerja digitalisasi di daerah.
Dalam rapat tersebut, Pemkot Bandung memaparkan capaian signifikan terkait transaksi digital pemerintahan. Jika tahun sebelumnya nilai transaksi baru berada pada kisaran ratusan juta rupiah, kini angkanya melonjak hingga mencapai Rp7 miliar.
“Peningkatan ini menunjukkan bahwa transaksi Pemerintah Kota Bandung semakin beralih ke sistem nontunai. Kita sudah banyak menggunakan skema cashless, termasuk pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah Indonesia (KKI),” ujar salah satu pejabat yang hadir dalam HLM tersebut.
Baca Juga:Tingkatkan Skill dan Etika Berkendara, DAM Gelar #Cari_Aman Skill Competition 2025BLTS Kesra Rp900.000 November-Desember 2025 Cair di Bank Mandiri, BRI, BNI, BSI, Kantor Pos
Penggunaan KKI dinilai lebih efektif dibandingkan pembayaran transfer manual. Selain mempercepat proses, seluruh transaksi tercatat secara digital sehingga memudahkan pengawasan. “Dengan kartu kredit, seluruh jejak transaksi otomatis terekam. Ini meminimalkan potensi kebocoran karena tidak ada lagi pembayaran yang tidak terdata,” jelasnya.
Dari sisi evaluasi, sejumlah daerah seperti Jawa Barat dan beberapa kabupaten/kota lain — termasuk Bogor dan Nganjuk — juga menjadi perbandingan dalam penilaian pemerintah pusat.
Terkait dampak bagi masyarakat, Pemkot Bandung menegaskan bahwa himbauan untuk memperluas transaksi digital selaras dengan agenda nasional. Peredaran uang tunai yang terlalu besar di lapangan dinilai lebih sulit diawasi, sementara transaksi digital memungkinkan pemerintah membaca potensi pendapatan secara lebih akurat.
“Kalau semua transaksi tercatat, kita bisa memetakan peluang dan meminimalkan kebocoran. Itu yang ingin kita dorong,” lanjutnya.
Pemkot Bandung memastikan digitalisasi layanan dan transaksi akan terus diperluas demi meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kualitas layanan publik.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandung, Gun Gun Sumaryana menyampaikan, pertemuan ini merupakan tindak lanjut evaluasi kinerja TP2DD yang telah dibentuk sejak 21 Juli 2021.
“High Level Meeting ini adalah forum strategis untuk membahas dan mengambil keputusan penting dalam percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah,” ujar Gun Gun.