JABAR EKSPRES – Pelaku wisata di Lembang mengaku terpukul akibat sepinya rombongan sekolah setelah larangan study tour diberlakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kunjungan wisatawan dari kelompok pelajar merosot tajam. Padahal menjelang akhir tahun ini biasanya sudah banyak yang melakukan pemesanan.
General Manager Terminal Wisata Grafika Cikole (TWGC) Lembang Sapto Wahyudi mengatakan, penurunan pengunjung mulai terasa sejak kebijakan itu dikeluarkan. Banyak sekolah dari luar daerah seperti Jakarta, Banten, dan Jawa Tengah yang sebelumnya rutin melakukan karya wisata ke Bandung Barat, akhirnya membatalkan rencana perjalanan.
“Kondisi tahun ini berbalik. Setelah Gubernur Jawa Barat mengeluarkan larangan study tour demi alasan keamanan dan keselamatan, pelaku wisata mulai merasakan penurunan kunjungan yang cukup signifikan,” ucap Sapto, Sabtu (22/11/2025).
Baca Juga:Jung Sang Penyelamat! Persib Menang Dramatis 10 Pemain, Dewa United Dipaksa Pulang Tanpa GolEiger Adventure Land Jadi Mitra Menko PMK–BNPB Menghijaukan Puncak
Berdasarkan data TWGC, sebanyak 1.114 paket wisata dibatalkan sepanjang Januari hingga Juni 2025. Pembatalan itu dipicu berbagai kebijakan Pemprov Jawa Barat, mulai dari efisiensi anggaran hingga larangan study tour. “Mereka semua sudah reservasi kemudian dibatalkan,” ujarnya.
Kondisi serupa dialami Agus, pengelola salah satu objek wisata edukasi di Lembang. Selama dua minggu terakhir, tidak ada satu pun rombongan sekolah yang melakukan reservasi. Padahal pada periode yang sama tahun lalu, ada 10-15 rombongan pelajar yang datang setiap pekan.
“Biasanya akhir tahun itu ramai sekali, parkiran penuh bus sekolah. Tapi sekarang sepi. Begitu ada larangan, semua pembatalan masuk. Kami jelas terdampak karena rombongan sekolah itu salah satu penyumbang terbesar pendapatan kami,” tuturnya.
Menurutnya, kunjungan pelajar pada Desember selalu menjadi kunci untuk menutup target pendapatan tahunan. Hilangnya rombongan sekolah membuat peluang itu lenyap begitu saja.
“Dampaknya besar sekali. Kami sudah siapkan program edukasi untuk anak sekolah, tetapi semuanya terpaksa dibatalkan. Kami berharap ada solusi dari pemerintah, karena pelaku wisata juga butuh kepastian,” kata Agus.
Dia menilai kebijakan tersebut seharusnya diimbangi dengan alternatif yang lebih adaptif bagi sektor pariwisata, seperti aturan pembatasan yang lebih fleksibel, pengawasan ketat terhadap standar keselamatan, atau mekanisme perizinan bagi sekolah yang memenuhi syarat.