JABAR EKSPRES – Pembahasan APBD Jawa Barat (Jabar) 2026 menjadi momentum yang disorot Perkumpulan INISIATIF. Organisasi ini mendesak belanja energi terbarukan dinaikkan drastis.
Lantaran menurut mereka, alokasinya dinilai tidak sebanding dengan target transisi energi yang telah ditetapkan pemerintah provinsi.
Diketahui, agenda transisi energi sudah tercantum dalam RPJPD Jawa Barat 2024-2045 dan akan menjadi rujukan RPJMD 2025-2029 serta RUED 2025-2035 yang sedang disusun. Namun implementasi anggaran belum mengikuti arah kebijakan tersebut.
Baca Juga:Jung Sang Penyelamat! Persib Menang Dramatis 10 Pemain, Dewa United Dipaksa Pulang Tanpa GolEiger Adventure Land Jadi Mitra Menko PMK–BNPB Menghijaukan Puncak
Sekretaris Jenderal INISIATIF, Dadan Ramdan, mengatakan Pemprov Jabar menargetkan bauran energi baru terbarukan mencapai 30 persen pada 2030, lebih tinggi dari target nasional sebesar 19 persen.
“Dengan target 30%, artinya pemerintah Jawa Barat perlu memprioritaskan program percepatan pembangunan energi bersih dan terbarukan (EBT) dalam pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan, yang saat ini hanya baru dicapai sekitar 23%,” kata Dadan diterima Jabar Ekspres, Senin (24/11).
Dia menambahkan, keterlambatan pencapaian berbanding terbalik dengan kapasitas daerah. Padahal Jabar memiliki potensi energi terbarukan dari air, angin, dan matahari sekitar 190 GW.
“Saat ini dari potensi energi terbarukan yang dimiliki Jawa Barat sekitar 190 GW, hanya baru termanfaatkan sekitar 2% saja,” ujarnya.
Dia menyebut, sebesar 98 persen sisanya belum dimanfaatkan secara maksimal dan pemanfaatan energi terbarukan akan berdampak pada pengurangan emisi gas rumah kaca dan pencemaran udara.
Peneliti INISIATIF, Ahmad Gunawan, menambahkan bahwa anggaran sektor ini masih minim.
Menurutnya, belanja program energi terbarukan Dinas ESDM Jawa Barat rata-rata hanya Rp 5,6 miliar atau 0,02 persen dari total belanja daerah. “Artinya, masih sangat kecil untuk saat ini,” kata Ahmad Gunawan.
Baca Juga:Kolaborasi Humas Jadi Pondasi Kepercayaan Publik, Pesan Tegas Menkomdigi di AMH 2025Manchester City Kepincut Bintang Muda Bundesliga, Said El Mala Jadi Target Utama
Ahmad menyebut pemerintah provinsi sebenarnya memiliki ruang fiskal yang besar dari sektor energi.
Dia juga menjelaskan pendapatan dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor mencapai Rp 915,55 miliar per tahun, sementara dana bagi hasil migas dan panas bumi sebesar Rp 415,88 miliar per tahun.
“Totalnya mencapai Rp 1,3 triliun per tahun, angka yang dinilai cukup untuk pengembangan energi terbarukan. Karena itu INISIATIF meminta perubahan kebijakan fiskal,” kata dia.