Mereka juga mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, supaya membuat regulasi earmarking pendapatan PBBKB dan DBH energi untuk pembiayaan energi terbarukan skala kecil dan menengah.
“Gubernur Dedi Mulyadi harus melakukan terobosan kebijakan fiskalnya, dengan membuat kebijakan atau regulasi dalam bentuk peraturan Gubernur mengenai Earmaking Pendapatan dari PBBKB dan DBH energi untuk belanja,” jelasnya.
Kebijakan itu sangat mudah dibuat serta diimplementasikan, mengingat Dedi sempat melakukannya saat pengalihan PAD dari pajak motor untuk perbaikan provinsi.
Baca Juga:Jung Sang Penyelamat! Persib Menang Dramatis 10 Pemain, Dewa United Dipaksa Pulang Tanpa GolEiger Adventure Land Jadi Mitra Menko PMK–BNPB Menghijaukan Puncak
“Hal ini sejalan dengan langkah kedua Jabar Istimewa. Yaitu pemanfaatan energi terbarukan untuk menunjang produktivitas pertanian,” pungkasnya.
