JABAR EKSPRES – Sejumlah tokoh Sunda ikut menyuarakan terkait keadilan fiskal bagi Jawa Barat. Hal itu diserukan dalam Musyawarah II Musyawarah Majelis Sunda, Sabtu (22/11).
Ketua Badan Panata Gawe MMS Andri Perkasa Kantaprawira menuturkan, ada beberapa rekomendasi yang disampaikan dalam kesempatan itu. Itu diungkapkan untuk pemerintah pusat maupun Pemprov Jabar secara khusus.
“Sebagai masyarakat sipil kami mendorong berbagai hal itu kemajuan. Pertama adalah soal keadilan fiskal bagi Jawa Barat, ” katanya.
Baca Juga:Raih Banyak Alumni Lolos Seleksi APH dan Sekolah Kedinasan, Bimbel Terpadu Jadi Incaran PesertaBukti Konsistensi Layanan Gas Bumi, FSRU Lampung Terima Kargo LNG ke-20
Andri melanjutkan, Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur tengah gencar melakukan pembangunan infrastruktur. Mestinya hal semacam ini dapat dukungan dalam hal finansial dari pusat.
“Nanti di 2026 akan berkurang lagi kan (transfer ke daerah. Red). Ini perlu keadilan fiskal untuk Jawa Barat, ” cetusnya.
Kucuran dana pusat ke Jawa Barat tidak selaras dengan yang mengalir ke Jatim atau Jateng. Padahal secara jumlah penduduk, Jabar lebih tinggi.
Karena itulah, dorongan berikutnya adalah soal pencabutan moratorium atas pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). “Moratorium perlu segera dicabut. Itu bisa jadi salah satu daya ungkit APBD, ” katanya.
Masukan lainnya adalah soal kebudayaan. “Kami ingin provinsi juga dilibatkan dalam penyusunan Pokok Pokok Pikiran Kebudayaan. Membantu menyusun kembali,” katanya.
Sementara itu Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyambut baik berbagai masukan dari kelompok masyarakat Sunda itu. “Kami sampaikan Terima kasih, ini akan memperkaya khasanah pembangunan Jawa Barat, ” singkatnya. (son)