BANDUNG – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk bersinergi dengan daerah guna memastikan bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. Dalam rapat koordinasi teknis (rakornis) konsolidasi data di Jawa Barat, Gus Ipul-sapaan akrabnya Saifullah Yusuf itu menyoroti peran krusial Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pengelola data tunggal nasional, sekaligus mengungkap anggaran bansos tahun ini yang melonjak di atas Rp500 triliun, dan berpotensi meningkat hingga Rp1.000 triliun pada 2026.
Kunjungan Gus Ipul ke Jawa Barat ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk kolaborasi lintas tingkat pemerintahan. “Saya datang ke sini dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden agar bersinergi dan berkolaborasi tidak hanya dengan kementerian atau lembaga di tingkat pusat, tapi juga dengan pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota,” ujar Gul Ipul saat diwawancarai usai rakornis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispusipda) Jabar, Kota Bandung, Senin (11/11).
Fokus utama rakornis kali ini adalah konsolidasi data sosial-ekonomi, yang Gus Ipul sebut sebagai “kunci akurasi intervensi”. Menurutnya, perbedaan data antarinstansi sering melahirkan ego sektoral yang merugikan penerima manfaat. “Utamanya apa? Adalah menyangkut urusan data. Data inilah yang paling krusial. Kalau data kita akurat, maka intervensi kita akan akurat. Kalau data kita sama, mulai dari tingkat desa sampai tingkat kementerian, maka tentu itu akan menyatukan program-program kita ke depan,” tegasnya.
Baca Juga:Rakernas ke-23 GMBI: Kembali ke Akar untuk Bela Masyarakat TertindasISBI Bandung Perkuat Kolaborasi Seni dengan LASALLE Singapura dan Universiti Malaya
Jawa Barat dipuji sebagai provinsi pionir dalam penyamaan data. “Saya bersyukur, Alhamdulillah, Provinsi Jawa Barat dan kabupaten-kotanya ini termasuk satu provinsi yang punya kemauan kuat untuk menyatukan data itu,” tambah Gus Ipul.
BPS ditunjuk sebagai pengelola tunggal data melalui Inpres Nomor 4, dengan indikator ditentukan BPS sementara kementerian lain hanya mendukung pemutakhiran. Proses ini melibatkan partisipasi masyarakat melalui jalur formal (RT/RW hingga pusat) maupun digital, seperti aplikasi Cek Bansos, SIK dan lain-lain. “Pemutakhiran banyak cara dilakukan. Mengirimkan data-data kalau memang ada data yang bisa dikirim dengan foto-foto dan identitas yang cukup lengkap. Itu akan ditindaklanjuti oleh BPS,” jelasnya.