Gus Ipul juga mengumumkan rencana peluncuran Puskesos (Pusat Kesejahteraan Sosial) di setiap desa sebagai “gerbang aduan” warga. “Kami akan memulai dengan menghadirkan Puskesos di seluruh desa. Mulai dari mungkin ijazah anak yang tidak bisa ditebus, mungkin mereka belum mendapatkan pekerjaan, atau mereka mengalami kesulitan-kesulitan tertentu, merasa belum dapat bansos bisa nanti lewat Puskesos-Puskesos itu,” ungkapnya.
Petugas Puskesos akan menyalurkan keluhan ke tingkat kabupaten hingga pusat. Mengenai anggaran, Gus Ipul mengoreksi kesalahpahaman soal “Rp500 triliun yang sudah tidak layak. “Enggak, jadi di tahun ini subsidi dan bantuan sosial itu lebih dari Rp500 triliun lewat berbagai program, di antaranya yang lewat Kementerian Sosial yaitu Bansos, PKH, dan juga Sembako. Ada lagi bantuan-bantuan pemerintah, subsidi-subsidi yang lewat instansi lain. Lewat PLN, lewat Pertamina, dan juga program-program seperti bantuan beras lewat Badan Pangan, belum lagi yang lewat provinsi, kabupaten, kota,” katanya.
Proyeksi 2026 bahkan lebih meningkat. “Tahun depan bisa jadi Bansosnya lebih dari 1.000 triliun,” sebutnya. Untuk memastikan tepat sasaran, verifikasi terus dilakukan. Gus Ipul mengungkap ada 3 juta lebih kasus “inclusion error” penerima bansos yang ternyata sudah tidak layak. “Sebelnya ada sekitar 4,2 juta. Ya sekarang ini sudah ada secara nasional, ya ada 3 juta lebih lah yang disebut inclusion error. Ya sudah terima banget tapi sudah dinyatakan tidak layak menerima bansos lagi,” katanya.
Baca Juga:Rakernas ke-23 GMBI: Kembali ke Akar untuk Bela Masyarakat TertindasISBI Bandung Perkuat Kolaborasi Seni dengan LASALLE Singapura dan Universiti Malaya
Upaya verifikasi melibatkan kunjungan rumah, aplikasi, dan inisiatif daerah seperti pemasangan stiker di rumah penerima meski ada pro-kontra. “Ada pro kontra, tapi yang jelas bahwa dengan adanya pemasangan stiker itu makin membuat semua orang ikut terlibat. Kalau ada masyarakat yang menolak, ya kita bersyukur Alhamdulillah. Jadi kita ingin ada kesadaran dari masyarakat untuk mau menolak kalau memang merasa tidak layak untuk menerima bansos, biar alokasinya dialihkan kepada yang lain,” tuturnya.
“Sekali lagi, saya terima kasih kepada Jawa Barat, baik provinsi, kabupaten, maupun kota, yang terus bersama kami selama ini melakukan upaya-upaya yang nyata dalam rangka menindaklanjuti instruksi Presiden,” pumgkasnya. (bbs)