JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar mengambil langkah konkret dalam memerangi ancaman putus sekolah dan meningkatkan partisipasi pendidikan.
Melalui Program Berdaya Didik, Pemkot menyalurkan bantuan sosial secara tunai kepada 1.500 siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berasal dari keluarga kurang mampu dan belum tercakup dalam program bantuan pusat.
Wali Kota Banjar, Sudarsono, menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan hak pendidikan anak-anak terpenuhi.
Baca Juga:Pembangunan PLTA Upper Cisokan Dipastikan Sesuai Aturan dan Bawa Manfaat bagi MasyarakatPabrik Pengelolaan Sampah Senilai USD 200 Juta Bakal Dibangun di Jawa Tengah!
Inisiatif yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar ini memiliki tujuan strategis untuk mendongkrak Angka Partisipasi Sekolah (APS), menekan angka putus sekolah, serta mendorong kelulusan siswa di jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama.
“Program Berdaya Didik ini adalah ikhtiar kami untuk menyentuh mereka yang sering kali terlewat dari program bantuan pemerintah pusat. Sasaran kami adalah anak-anak dari keluarga pra-sejahtera yang membutuhkan dukungan biaya untuk tetap bersekolah,” ujar Sudarsono.
Secara rinci, Sudarsono memaparkan bahwa besaran bantuan yang disalurkan berbeda untuk masing-masing jenjang. Setiap siswa SD menerima bantuan sebesar Rp500.000, sementara untuk siswa SMP menerima dana yang lebih besar, yakni Rp1.000.000 per siswa.
“Dana ini diharapkan dapat digunakan oleh orang tua atau wali siswa untuk keperluan yang mendukung kegiatan belajar mengajar, seperti pembelian seragam, buku, alat tulis, atau biaya transportasi,” katanya.
Awalnya, pada tahun anggaran ini, Pemkot Banjar menargetkan sebanyak 2.000 siswa yang akan merasakan manfaat program tersebut, dengan komposisi 1.000 siswa SD dan 1.000 siswa SMP. Namun, dalam realisasinya, jumlah penerima yang berhasil dicairkan dananya adalah 1.500 siswa.
“Realisasi penyaluran kita capai untuk 814 siswa SD dan 724 siswa SMP. Totalnya 1.500 siswa. Ada penyesuaian karena sekitar 500 siswa yang semula masuk dalam daftar calon penerima, ternyata sudah mendapatkan bantuan serupa dari program pemerintah pusat, yakni Program Indonesia Pintar (PIP),” jelas Sudarsono.
Ia menambahkan, berdasarkan peraturan yang berlaku, seorang siswa tidak diperbolehkan menerima bantuan yang bersifat ganda dari dua sumber dana pemerintah. Oleh karena itu, dilakukan proses verifikasi dan seleksi ulang untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.