JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berupaya memperluas akses air bersih bagi warganya. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengakui pemerataan layanan air bersih masih menjadi tantangan besar.
“Idealnya semua RW di Kota Bandung sudah terlayani air bersih PDAM. Kami ingin terus meningkatkan cakupan ini, tapi memang tidak mudah,” ujar Farhan dalam kegiatan Siskamling Siaga Bencana di Kelurahan Cibuntu, baru-baru ini.
Menurut Farhan, keterbatasan sumber air baku menjadi persoalan utama. Bandung, lanjutnya, tidak mempunyai situ atau waduk yang bisa jadi sumber air baku.
Baca Juga:Produk Perlindungan Jiwa Terbaru Hadie bagi Masyarakat Jawa BaratKonser “The Journey Continues by Aloka", Peterpan Berhasil Bawa Euforia Generasi ke Generasi
“Dulu ada beberapa situ di Bandung, tapi sekarang sudah tidak bisa dimanfaatkan. Jadi PDAM harus mengambil air dari wilayah kabupaten, dan itu tidak mudah serta biayanya tinggi,” katanya.
Selain masalah sumber air, tingkat kebocoran distribusi air PDAM juga masih tinggi. Pemerintah kini memusatkan perhatian pada upaya menekan kebocoran agar distribusi lebih efisien.
Bagi wilayah yang belum terlayani PDAM, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) akan melakukan pendataan untuk memastikan kebutuhan warga tetap terpenuhi.
“Kalau ada warga yang belum dapat layanan PDAM, DPKP akan turun untuk mendata dan memastikan bisa mendapat bantuan air bersih,” ujar Farhan.
Dia menambahkan, sejumlah pihak swasta ikut membantu, terutama pabrik-pabrik yang memiliki kapasitas penggunaan air tanah besar.
“Salah satunya dari Bappenda, mendorong kepada pabrik-pabrik yang bersedia membagikan air bersih ke warga sekitar. Karena mereka punya kapasitas penggunaan air tanah yang besar,” tambahnya.
Farhan menegaskan, air bersih merupakan hak dasar masyarakat. “Air bersih ini kebutuhan mendasar. Setelah hak administrasi kependudukan, hak atas air bersih juga harus kita penuhi sebagai bagian dari hak asasi manusia,” tegasnya.
