JABAR EKSPRES – Bupati Bogor Rudy Susmanto memberikan ultimatum tegas kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk segera merampungkan unggahan dokumen Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK yang masih jauh dari target 100 persen.
Hingga pertengahan Oktober, dari 682 dokumen yang harus diunggah, baru 294 dokumen yang berhasil diinput.
“Saya minta seluruh SKPD segera mengunggah seluruh dokumen MCP. Jangan menunggu besok, jangan menunda lagi. Kalau ada kendala teknis, Diskominfo harus bantu dan selesaikan hari ini juga,” tegasnya, Kamis (16/10).
Baca Juga:Haris Setiawan Kembali Pimpin Muaythai Kabupaten Bogor, Targetkan 5 Emas di Porprov 2026Mayat Pria yang Gegerkan Warga Cibinong, Diduga Konflik Cinta Remaja
Rudy menyoroti lambannya progres pemenuhan dokumen MCP yang dinilai krusial dalam mendukung upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Ia menargetkan peningkatan signifikan dalam satu minggu ke depan, dan meminta seluruh kepala perangkat daerah bekerja bersama-sama menuntaskan 100 persen dokumen sebelum akhir Oktober 2025.
“Minggu depan harus ada perubahan. Kita kejar bersama-sama sampai tuntas 100 persen,” ujarnya.
Rudy juga menekankan pentingnya sinergi lintas perangkat daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Ini bukan hanya soal unggah dokumen, tapi soal komitmen kita dalam membangun sistem yang antikorupsi dan dipercaya masyarakat,” kata Rudy.
Selain membahas MCP, rapat juga membahas pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK Tahun 2025.
SPI menjadi instrumen penting KPK dalam mengukur tingkat integritas instansi pemerintahan, termasuk Kabupaten Bogor.
Baca Juga:Andri Gunawan Kecam Tayangan TV yang Diduga Lecehkan Pesantren dan Ulama: Ini Krisis KebudayaanPangkas Dana Transfer Daerah, Pakar Unpad Peringatkan Potensi Ketimpangan
Berdasarkan panduan terbaru dari KPK, pengisian SPI dilakukan secara daring melalui tautan resmi yang dikirimkan lewat WhatsApp bercentang biru “SPI by KPK” atau email dari [spi@kpk.go.id](mailto:spi@kpk.go.id).
Pegawai wajib memverifikasi identitas dan mengikuti seluruh instruksi pengisian yang dijamin kerahasiaannya.
Periode pengisian survei ini berlangsung sejak Agustus hingga Oktober 2025. Bupati Rudy meminta seluruh pegawai yang terpilih sebagai responden agar mengisi SPI sesuai jadwal.
Dengan dorongan dan komitmen tinggi dari pimpinan daerah, diharapkan Kabupaten Bogor dapat meraih hasil maksimal dalam MCP dan SPI, serta menjadi contoh tata kelola pemerintahan yang berintegritas di tingkat nasional.