JABAR EKSPRES – Keberlangsungan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah, termasuk di wilayah Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat.
Terkait hal itu, Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Asep Sumaryana mengatakan, setiap kabupaten/kota harus benar-benar bisa mengontrol aktivitas dapur, guna mencegah terjadinya potensi keracunan.
“Pemerintah harus mengevaluasi dan mengawasi bagaimana MBG ini dengan cermat,” katanya kepada Jabar Ekspres, Selasa (7/10).
Baca Juga:Viral Ada Ulat di Nasi MBG SMPN 2 Parung Bogor, Begini Kata SPPGPastikan Keamanan Pangan, Gubernur Ahmad Luthfi Minta Pengawasan MBG Diperketat
Menurut Asep, pengawasan oleh pemerintah kabupaten/kota terhadap setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), merupakan bentuk kontrol yang harus jadi prioritas.
Termasuk adanya posko pengaduan, yang belum lama ini direncanakan dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang.
“Ini merupakan rangkaian dari evaluasi, maka hasil evaluasinya perlu dibentuk misalnya posko aduan, supaya kita bisa mengontrol,” beber Asep.
“Kontrol distribusi, pembelian bahan, proses pembuatan makanan, penyajian makan segala macam supaya MBG itu lebih sehat,” lanjutnya.
Asep memaparkan, dengan adanya posko aduan juga bisa membuat Bupati Sumedang lebih tepat, dalam mengambil langkah terkait program MBG di wilayahnya.
“Dengan cara seperti itu, berarti merupakan output dari situlah ada posko pengaduan. Mungkin ini akan menimbulkan langkah baru, ketika ternyata banyak pengaduan dari MBG ini,” paparnya.
“Cermati oleh posko aduan, berdasarkan pengaduan-pengaduan yang ada,” tutup Asep.
Sementara itu, menyikapi potensi anak sekolah keracunan MBG, Wakil Bupati Sumedang, Fajar Aldila menuturkan bahwa dirinya lebih fokus terhadap kondisi kesehatan pekerja di dapur.
Baca Juga:WA Mantap Terhubung dengan Program MBG, Cimahi Siapkan Sistem Aduan dan Perizinan TerpaduLebih Besar dari APBD! Anggaran MBG di Jabar Capai Rp50 Triliun, SPPG Kecipratan Duit Rp10 Miliar
“Saya lebih concern pada SDM. Mohon kepala SPPG sering mengecek kondisi kesehatan pekerjanya. Mereka bukan robot, kalau kelelahan atau sedang sakit, risiko human error tinggi, terutama dalam menjaga higienitas makanan,” tuturnya.
Fajar meminta, supaya setiap SPPG bisa mengukur kapasitas kemampuan produksi jumlah sajian, agar tenaga kerja pun disesuaikan.
“Jangan sampai kelelahan menyebabkan kelalaian. Tolong Kepala SPPG betul-betul melakukan monitoring kerja di dapur,” ujarnya.
Tak hanya dalam proses memasak, tapi Wabup Sumedang juga meminta agar SPPG melakukan pengawasan bahan baku makanan diperketat.
“Pastikan bahan makanan aman untuk dikonsumsi siswa. Jika ada potensi masalah seperti di Ujungjaya, harus segera ada mitigasi dan penanganan cepat,” ucapnya.