Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 (PPLB3) Kota Bandung Salman Faruq menuturkan, KBS berbasis RW itu terus tumbuh. “Hingga September 2025 ini ada 503 RW yang sudah berstatus KBS,” katanya kepada Jabar Ekspres, Senin (29/9).
KBS itu menyasar tidak hanya kawasan perkampungan, tapi juga kawasan perumahan yang ada di Kota Bandung. Tercatat ada 1.597 RW di Kota Bandung.
Salman mengakui bahwa pembangunan KBS di kawasan perumahan memang memiliki tantangan tersendiri. Di antaranya tingkat keguyuban warga yang terbilang rendah. “Antar warga kadang kurang saling kenal, di perumahan juga jarang ada figur yang ditokohkan,” cetusnya.
Baca Juga:Soal Pengolahan Sampah, Pemkot dan Pasar Induk Caringin Masih BuntuPengelola Pastikan Sampah Pasar Induk Caringin Masih Terkendali, Pengunjung: Sampahnya Tetap Menumpuk!
Warga perumahan juga memiliki kesibukan lebih tinggi. Hal itu membuat warganya lebih sulit ditemui secara langsung. Apalagi dilibatkan dalam kegiatan lingkungan.
Di perumahan terlebih menengah atas, proses edukasi langsung kepada warga juga terhambat. Karena yang lebih sering ditemui justru Asisten Rumah Tangga (ART) dari pada pemilik rumah. “Jadi cukup tergantung juga pada ART. Berbagai program dan arahan juga tidak tersampaikan dengan tepat dan berkelanjutan,” imbuh Salman.
Namun Salman juga menegaskan bahwa hal itu tidak berlaku di semua perumahan, tergantung dengan karakter masing-masing perumahan. “Punya karakter masing-masing,” imbuhnya.
Mitra Dago Mampu Menjelma jadi KBS
Mitra Dago Parahyangan menjadi unik. Karena menjadi komplek perumahan yang mampu dengan mandiri mengolah sampah di tengah Kota Bandung yang menghadapi masalah sampah. Ditambah, masyarakatnya bisa guyub dan kompak padahal termasuk komplek perumahan menengah atas.
Perumahan itu ada tak jauh dari Terminal Antapani. Gerbang masuknya sejuk karena terpayungi rindangnya pohon-pohon berukuran besar. Jalan perumahan bersih. Dan yang pasti tidak ada tumpukan sampah di jalanan ataupun di bak sampah rumah warga.
Ketua Kelompok Swadaya Mitra Dago Fenti Atmawinata menceritakan, komplek itu berdiri sejak 1997. Penghuninya beragam profesi. Mulai dari ASN, pengacara hingga pengusaha. Bahkan Wakil Gubernur Erwan Setiawan juga memiliki aset rumah di komplek yang ada di Kecamatan Antapani itu. “Di sini satu RW. Ada 183 rumah yang terisi. Sisanya kosong,” katanya kepada Jabar Ekspres, Sabtu (2/8/2025).