Sementara itu, Dana Alokasi Umum (DAU) provinsi menyusut dari Rp4 triliun menjadi Rp3,3 triliun. Yang paling memprihatinkan, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik senilai Rp276 miliar—sumber dana vital untuk membiayai pembangunan jalan, irigasi, dan rehabilitasi ruang kelas—dihapus seluruhnya.
Tidak hanya itu, DAK Nonfisik untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga ikut tersentuh, turun dari Rp4,8 triliun menjadi Rp4,7 triliun.
Meski dihadapkan pada situasi yang pelik, Pemprov Jabar berusaha meyakinkan publik. Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman, menegaskan bahwa komitmen untuk menjaga kualitas layanan publik tetap menjadi prioritas utama.
Baca Juga:Usai Insiden Keracunan MBG, Dinkes Banjar Kebut Penerbitan SLHSDinkes Banjar Pastikan Kondisi Siswa Korban Dugaan Keracunan MBG Semakin Membaik
“Pak Gubernur sudah memberikan penegasan bahwa pengurangan Rp2,4 triliun dana transfer daerah untuk Provinsi Jawa Barat tidak mengurangi belanja publik terutama untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan,” kata Herman Suryatman dikutip dari berbagai sumber.
Dengan anggaran yang dipangkas ratusan miliar, Pemerintah Kota Banjar dituntut untuk melakukan lompatan inovasi dalam mengelola keuangan. Efisiensi dan prioritisasi program menjadi kata kunci yang tidak terelakkan.
Risiko tertundanya proyek infrastruktur, berkurangnya kualitas pelayanan dasar, dan melambatnya laju pembangunan menjadi ancaman nyata yang harus dihadapi oleh warga Banjar mulai tahun depan. Kota yang sudah lama bergelut dengan keterbatasan ini kini dipaksa untuk berjalan di atas tali yang semakin rapuh. (CEP)