“Tahun 2025 APBD kita Rp3,4 triliun, tapi belanja pegawai sudah di atas 35 persen. Sekarang transfer pusat ke daerah berkurang Rp300 miliar. Ini jelas memengaruhi ruang fiskal pembangunan kita,” jelasnya.
Selain itu, pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah pusat juga berdampak terhadap beban keuangan daerah. Meski program tersebut bertujuan baik, implementasinya di lapangan memerlukan dukungan anggaran tambahan yang tidak kecil.
“Program nasional seperti MBG tentu menjadi komitmen bersama. Namun, di sisi lain, kita juga harus menyesuaikan anggaran agar tidak mengganggu program prioritas daerah,” tambahnya.
Baca Juga:Dana Transfer Dipangkas Rp340 Miliar, Pemkot Bogor Bergerak Lewat ApeksiDana Transfer dari Pemerintah Pusat Berkurang, Kabupaten Bandung Paling Seret!
Meski menghadapi tekanan anggaran, Pemkab Bandung Barat memastikan tidak akan mengorbankan sektor-sektor vital. Pemerintah, kata Ade, tetap akan memfokuskan pembangunan pada infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan, yang dianggap sebagai pilar utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ade menegaskan, prinsip efisiensi yang akan diterapkan bukan berarti memangkas semua kegiatan, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi publik.
“Kita akan lebih selektif. Program yang kurang mendesak bisa ditunda, tapi sektor pelayanan publik tidak boleh terganggu. Ini soal menjaga keseimbangan antara kewajiban dan kemampuan keuangan daerah,” tegasnya.
Ade juga berencana memperkuat strategi optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) agar tidak terlalu bergantung pada transfer pusat. Upaya peningkatan PAD akan difokuskan pada sektor pajak daerah, retribusi, serta potensi ekonomi lokal seperti pariwisata, industri kecil, dan perdagangan.
Kondisi fiskal yang dihadapi Bandung Barat bukan hanya persoalan lokal, melainkan juga dampak dari kebijakan nasional. Pemerintah pusat tengah melakukan penyesuaian alokasi dana ke daerah untuk menjaga keseimbangan anggaran nasional di tengah dinamika ekonomi global.
Ade menilai, kebijakan adaptif dan efisiensi menjadi keniscayaan bagi pemerintah daerah dalam situasi seperti ini. Ia berharap seluruh perangkat daerah mampu memahami kondisi tersebut dan turut berperan aktif menjaga stabilitas keuangan daerah.
“Kita ingin semua pihak di lingkungan Pemkab Bandung Barat bisa beradaptasi. Ini momentum untuk memperbaiki tata kelola anggaran agar lebih efisien dan berorientasi hasil,” tandasnya. (Wit)