JABAR EKSPRES – Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Zaini Shofari turut bersuara terkait Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu).
Menurutnya, gerakan yang diluncurkan Gubernur Dedi Mulyadi itu terlalu dipaksakan.
Zaini menggarisbawahi bahwa gerakan yang dimaksud terlalu dipaksakan atas nama kesetiakawanan. “Kalau ASN pasti akan ikut apa kata atasannya,” cetusnya.
Namun hal itu akan lain cerita jika diberlakukan ke sekolah. “Di sekolah kan setiap pungutan apapun bentuknya dilarang. Ini malah Gubernur mengajarkan. Seolah-olah dilegalkan atas nama solidaritas,” kata dia.
Baca Juga:Genjot Skrining Tuberkulosis, Ahmad Luthfi Luncurkan Program Speling Melesat dan TB ExpressMartasandy Group Peringati Hari Batik Nasional: Wujud Nyata Cinta Budaya Lewat Seragam Kerja
Zaini melanjutkan, ide itu juga kurang konsisten dengan kebijakan sebelum-sebelumnya. Misalnya terkait larangan bagi masyarakat untuk menarik sumbangan di jalanan guna kepentingan pembangunan masjid.
“Tapi tak ada solusi untuk masjid. Bahkan untuk pesantren kini hibah nol,” ujarnya.
Bagi Zaini, gerakan yang dimaksud adalah cerminan dari ketidak mampuan Pemerintah Daerah dalam tata kelola keuangan.
Apalagi selama ini masyarakat sudah terlibat dalam hal membayar pajak dengan berbagai bentuknya.
“Jadi jangan atas dasar banyak masyarakat mengadu ke Lembur Pakuan, lalu digeneralisasi untuk gerakan solidaritas,” tuturnya.
Sebagai mana diketahui, Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) itu diluncurkan saat Dedi Mulyadi bertemu dengan ASN pada Kamis lalu.
Gerakan itu diresmikan dengan diterbitkan Surat Edaran Gubernur Jabar tertanggal 1 Oktober.
Baca Juga:Billy Martasandy Maknai Hari Batik: Ini Warisan Budaya, Bukan Tren SesaatTrionda Resmi Jadi Bola Piala Dunia 2026, Simbol Persatuan Tiga Negara Tuan Rumah
Dalam surat itu, setiap ASN, siswa sekolah, dan warga masyarakat untuk menyisihkan uang Rp 1.000 per hari untuk kesetiakawanan sosial. (son).