JABAR EKSPRES – Dalam rangka evaluasi terhadap sejumlah insiden keracunan yang melibatkan siswa sekolah akibat Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana membentuk satuan tugas (Satgas) untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan program tersebut di lapangan.
Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Asep Sumaryana, menilai bahwa pembentukan Satgas bisa menjadi langkah yang efisien, namun ada pula potensi bahwa hal ini justru dapat menambah beban dan tidak efektif.
“Ini merupakan rangkaian dari evaluasi, untuk bisa mengontrol penyajian makanan sampai distribusi, sehingga dibentuk Satgas,” katanya kepada Jabar Ekspres, Rabu (1/10).
Baca Juga:Drama Detik Terakhir: Launching Nama Baru Stasiun Cirebon Mendadak Dibatalkan, BT Batik Trusmi Kecewa BeratMbappe Akui Tak Puas Meski Cetak Hat-Trick saat Madrid Pesta Gol ke Gawang Kairat Almaty
“Kalau anggarannya (Satgas) diambil dari dana MBG tentu itu tidak efisien, tapi kalau diambil dari sumber lain itu kemungkinan tidak akan mengganggu MBG,” sambungnya.
Asep menambahkan, agar program ini efektif, sumber dana untuk Satgas sebaiknya tidak berasal dari anggaran MBG itu sendiri. Jika anggaran Satgas dipisahkan, maka program MBG bisa tetap berjalan tanpa terganggu.
Selain itu, Asep juga menekankan bahwa pembentukan Satgas harus menghasilkan dampak yang nyata.”Yang jadi persoalan jika seperti itu, harus ada output, ketika ada Satgas mungkin ini settingannya akan menimbulkan langkah baru ketika ada banyak pengaduan,” paparnya.
Menurut Asep, apabila Satgas menemukan banyak masalah di lapangan, ada kemungkinan besar program MBG di Jawa Barat akan mengalami perubahan dibandingkan dengan daerah lain.
“Jika sekarang sajian makanan, kemungkinan nanti tidak seperti itu, bisa saja bentuk uang atau bentuk lain jika pengaduan semakin banyak,” bebernya.
Namun, Asep menambahkan, jika pembentukan Satgas bisa mengelola masalah yang ada dengan baik, maka kualitas program MBG bisa semakin meningkat. “Satgas bisa memperbaiki titik lemah di lapangan, sehingga kualitas makanan yang disajikan akan semakin baik,” ujarnya.
Asep juga mengusulkan bahwa program MBG bisa disesuaikan dengan metode pemberian uang tunai, yang nantinya akan dikontrol oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melalui pengawasan yang ketat.
Baca Juga:Slot Soroti Cedera dan Rotasi Pemain Usai Liverpool Tumbang di Markas GalatasarayBSI Bantu Evakuasi Musibah Pesantren di Jawa Timur
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memaparkan, pihaknya akan segera membentuk satuan tugas (Satgas) Evaluasi dan Monitoring MBG.