“Sambil menunggu terbitnya Perpres, Pemprov Jawa Barat akan segera membentuk Satgas Evaluasi dan Monitoring MBG,” paparnya.
Dedi menerangkan, Satgas ini akan memantau seluruh tahapan pelaksanaan program, mulai dari penyediaan bahan baku, proses memasak, jadwal distribusi, pengiriman, hingga pemeriksaan kualitas makanan.
“Kami ingin memastikan siswa menerima makanan sesuai alokasi Rp10 ribu per porsi. Tidak boleh dikurangi, karena keuntungan penyedia sudah dihitung Rp2 ribu per porsi,” bebernya.
Baca Juga:Drama Detik Terakhir: Launching Nama Baru Stasiun Cirebon Mendadak Dibatalkan, BT Batik Trusmi Kecewa BeratMbappe Akui Tak Puas Meski Cetak Hat-Trick saat Madrid Pesta Gol ke Gawang Kairat Almaty
“Jika berkurang, ada tiga konsekuensi: sanksi administratif, penghentian kemitraan, dan potensi pidana korupsi,” lanjut Dedi atau akrab disapa Demul.
Kang Dedi Mulyadi (KDM) juga mengusulkan, agar sekolah dengan jumlah siswa di atas 1.000 orang memiliki dapur sendiri yang dibangun oleh Pemprov bersama Pemkab/Pemkot.
Dapur ini nantinya bisa dikelola secara gotong royong dengan melibatkan relawan dari kalangan orangtua siswa. Menurutnya, Program MBG harus menjadi sarana stimulus ekonomi daerah.
Rekrutmen tenaga kerja diutamakan dari wilayah setempat. Termasuk seluruh pasokan bahan pangan akan tercatat dalam data statistik Bappeda.
“Dengan demikian, sirkulasi ekonomi dari MBG bisa terukur sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
KDM menilai, Program MBG akan berperan penting mengisi ruang fiskal daerah yang saat ini mengalami penurunan akibat berkurangnya dana transfer dari pusat. “Melalui MBG, ada sirkulasi ekonomi baru. Mulai dari tenaga kerja lokal, pasokan bahan pangan, hingga perputaran APBN di daerah. Jadi, program ini tidak hanya soal gizi anak, tapi juga stimulus pertumbuhan ekonomi,” pungkas Gubernur. (Bas)
Program MBG diharapkan tidak hanya menjadi upaya untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga sebagai bagian dari pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan.