JABAR EKSPRES – Bupati Bandung Dadang Supriatna menyampaikan Nota Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD, Senin (29/9).
Dalam paparannya, Kang DS menjelaskan RAPBD 2026 disusun berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang sudah disepakati dengan DPRD pada 11 Agustus 2025 lalu.
Total pendapatan daerah ditargetkan Rp6,06 triliun dengan belanja Rp6,18 triliun. Kondisi ini menyebabkan defisit sebesar Rp114 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah.
Baca Juga:Dukung Program 3 Juta Rumah, BSI Ikuti Akad Massal KPR Sejahtera FLPP Dihadiri Presiden PrabowoJETOUR Tambah Showroom di Bandung, Targetkan 30 Cabang Nasional Akhir Tahun Ini
“Pendapatan kita terdiri dari PAD sebesar Rp2,05 triliun, transfer pusat dan antardaerah Rp3,98 triliun, serta pendapatan lain-lain sebesar Rp35 miliar,” jelas Kang DS sapaan akrabnya.
Sementara untuk belanja daerah, alokasinya mencapai Rp6,18 triliun. Dari jumlah itu, Rp4,48 triliun digunakan untuk belanja operasi, Rp746,19 miliar untuk belanja modal, Rp50 miliar belanja tidak terduga, dan Rp897,90 miliar belanja transfer.
“Sebagian besar belanja operasi dialokasikan untuk belanja pegawai Rp2,51 triliun, barang dan jasa Rp1,60 triliun, serta hibah dan bantuan sosial sekitar Rp360 miliar,” paparnya.
Kang DS menyoroti adanya penurunan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan, Kabupaten Bandung hanya menerima Rp2,6 triliun, turun Rp935 miliar dari rencana awal Rp3,6 triliun.
“Kita sadar TKD berkurang, dari Rp3,6 triliun menjadi Rp2,6 triliun. Sementara gaji saja mencapai Rp2,5 triliun. Artinya, kalau mau balance, ada program yang dihapus. Ini perlu pembahasan komprehensif antara eksekutif dan legislatif,” tegasnya.
Meski menghadapi penurunan anggaran, Kang DS optimistis pembangunan daerah tetap berjalan.
“Saya siap dan selalu optimistis dengan adanya penyesuaian. Yang paling penting, belanja harus berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga:Diselenggarakan di Bandung, Farhan Ingin Hijabfluencer Promosikan Wisata dan Fesyen Muslim Lokal Mendunia PGN Saka Dorong Pemberdayaan Ekonomi Pesisir Gresik Dukung Koperasi Desa Merah Putih
Ia menambahkan, terdapat tiga program prioritas Presiden sebagai pengganti berkurangnya TKD, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih.
Jika dikelola baik, menurutnya program tersebut dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung.
“Kalau kita lihat secara keseluruhan, uang yang akan berputar di 2026 kurang lebih Rp15 triliun. Dengan multiplier effect, jumlah itu bisa mencapai Rp150 triliun karena uang berputar di masyarakat. Maka, kita harus menangkap peluang dalam kondisi efisiensi,” jelasnya.