JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan perlunya evaluasi terhadap penyelenggara kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyusul kasus keracunan massal yang menimpa sejumlah siswa di beberapa kawasan di wilayahnya.
Menurut Dedi, penyebab keracunan diduga kuat karena ketidakseimbangan antara jumlah siswa penerima program MBG dengan kapasitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selaku penyedia layanan. Selain itu, faktor teknis seperti jarak tempuh distribusi makanan ke sekolah-sekolah dan lamanya waktu penyajian turut berkontribusi
“Misalnya masaknya jam 12 malam, disajikannya jam 12 siang. Kan jarak waktunya lama. Itu harus dievaluasi. Kalau penyelenggara tidak mampu, ya harus diganti dengan yang lebih mampu,” ujar Dedi Mulyadi di Kantor Gubernur Bale Pakuan Padjajaran Kota Bogor, dikutip Kamis (24/9/2025).
Baca Juga:Usai Maraknya Kasus Keracunan Massal, Bupati akan Gelar Rapat Khusus Evaluasi Program MBG 600 Siswa di Bandung Barat Tumbang Gara-gara MBG, Sekda Jabar Turun ke Cipongkor
Meski sejauh ini tidak ada korban jiwa di wilayahnya akibat keracunan MBG, Dedi menilai kasus tersebut tetap berdampak serius, terutama pada psikologis anak-anak.
“Walaupun tidak ada kasus sampai meninggal di Jawa Barat, tetapi menimbulkan trauma. Anak yang seharusnya mendapat asupan gizi malah keracunan. Nanti mereka bisa trauma dan enggan makan makanan yang disajikan, padahal itu disediakan setiap hari melalui SPPG,” katanya.
Terkait kemungkinan moratorium program, Dedi menegaskan pihaknya saat ini akan berfokus pada evaluasi terhadap penyelenggara dan vendor terlebih dahulu.
Ia pun menyebut terdapat dua aspek utama yang menjadi perhatian, yakni kapasitas penyelenggara dan kesesuaian harga makanan yang ditetapkan dalam unit layanan SPPG.
“Artinya, saya akan mengevaluasi dalam dua hal itu. Satu, benar nggak itu Rp10.000. Kedua, penyelenggara mampu atau tidak. Kalau ternyata tidak mampu dan harga Rp10.000 itu berubah atau mengalami penurunan kualitas, ya harus dievaluasi,” tuturnya.
Sebagai tindak lanjut, Dedi memastikan bahwa pihaknya akan bertemu dengan pengelola MBG di Jawa Barat pada pekan depan untuk membahas lebih lanjut temuan serta langkah evaluasi yang akan dilakukan.