JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melaporkan belanja pegawai tahun anggaran 2025 sebesar Rp 3,565 Triliun atau 29,96 persen dari total anggaran Rp11,1 triliun.
Belanja pegawai pada tahun ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Tahun 2024 angkanya di kisaran Rp 3,1 triliunan.
Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Achmad Wildan mengatakan, peningkatan anggaran belanja pegawai dikarenakan ada penambahan pegawai.
Baca Juga:Damkar Bogor Evakuasi Seorang Ibu yang Diduga Lakukan Percobaan Bunuh Diri di Flyover CibinongSoal Lahan Disita Kejagung, Pemkab Bogor: BLBI Perlu Sinkronisasi Data dengan Fakta di Lapangan
Belanja pegawai terdiri dari berbagai pos utama, yaitu gaji, tunjangan ASN, tambahan penghasilan, belanja pegawai di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), tunjangan sertifikasi guru PNS, hingga belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Untuk tahun 2025 belanja pegawai masih sesuai regulasi dibawah persen, belanja pegawai belum mempengaruhi belanja sektor lain,” ujarnya saat ditemui, Kamis (25/9).
Achmad Wildan memastikan dengan adanya kenaikan belanja pegawai itu, tunjangan ASN tidaklah naik.
“Engga, tunjangan ASN nggak naik. Udah lama nggak naik. Kita coba mempertahankan rasio belanja pegawai di bawah 30 persen,” tambahnya.
Ia memastikan belanja pegawai tersebut akan terserap hingga 98 persen dari anggaran APBD yang ada.
“Karena kan kalau yang 2 persen lagi, 2,5 persen lagi itu biasanya crash. Crash itu penyeimbang kalau ada yang nikah, kalau ada yang naik angka, naik golongan,” ucapnya.
Disisi lain, defisit anggaran Rancangan APBD Perubahan Kabupaten Bogor 2025 tercatat sebesar Rp 774,607 miliar.
Baca Juga:Soal Isu Lelang Lahan, Dua Kepala Desa di Bogor Tegaskan Belum Ada PelelanganDemul Tegaskan Isu Lelang Lahan Dua Desa di Bogor Masih Perlu Pembuktian Hukum
Defisit itu disebabkan oleh total belanja daerah yang lebih besar dari total pendapatan daerah yang direncanakan.
Wildan memastikan defisit anggaran itu tertutup dengan pembiayaan daerah dan optimisme peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga akhir tahun.
“Tetap kita mengandalkan BPHTB ya (PAD). BPHTB tetap menjadi program andalan pemerintah daerah. Kita juga dari PBB tapi tidak menaikkan tarif, itu prioritas,” pungkasnya.