JABAR EKSPRES – Ratusan petani, mahasiswa, dan masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa memperingati Hari Tani Nasional (HTN) 2025 di Gerbang Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (24/9).
Mereka melakukan longmarch dari kantor ATR/BPN menuju gerbang kompleks Pemerintah Kabupaten Bogor, Tegar Beriman, sambil menyuarakan tuntutan atas konflik agraria yang tak kunjung terselesaikan.
Aksi ini digelar sebagai bentuk protes atas peringatan HTN yang dinilai tidak mencerminkan semangat lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960, yang seharusnya menjadi tonggak keadilan agraria di Indonesia.
Baca Juga:Hari Tani Nasional, WALHI Jabar dan Petani Sumedang Desak Reforma AgrariaProgram MBG di Jateng Mampu Berdayakan Pekerja Lokal dan Hasil Panen Petani
“Masih banyak lahan petani di Kabupaten Bogor yang diserobot sepihak oleh korporasi, militer, dan instansi pemerintahan. Sampai hari ini belum ada penyelesaian dari pemerintah daerah,” ujar Koordinator Aksi Opet.
Dalam demonstrasi tersebut, para peserta membawa 11 tuntutan utama yang menyoroti konflik lahan antara rakyat dan berbagai pihak, termasuk lembaga negara.
Mereka mendesak agar pemerintah daerah segera menghentikan praktik perampasan tanah rakyat.
“Kami menuntut agar semua klaim atas tanah oleh militer, lembaga pemerintah, dan korporasi dicabut. Tanah adalah ruang hidup rakyat, bukan untuk kepentingan elite,” tegasnya.
Salah satu tuntutan utama dalam aksi ini adalah pelaksanaan reforma agraria sejati yang berpihak pada petani dan rakyat kecil. Para demonstran menilai kebijakan agraria saat ini masih timpang dan jauh dari prinsip keadilan.
Mereka juga mengecam praktik kriminalisasi terhadap petani penggarap dan aktivis lingkungan, serta mendesak agar aparat keamanan seperti TNI dan Polri tidak lagi dilibatkan dalam konflik agraria.
“Kami menolak keterlibatan militer dalam urusan sipil, termasuk dalam konflik agraria. Ini bukan hanya soal tanah, tapi soal keadilan dan hak hidup,” tambahnya.
Baca Juga:Harga Cabai di Jateng Masih Terkendali, Ahmad Luthfi Apresiasi Para PetaniKonflik Lahan Pangalengan: Petani vs Program Penanaman TNI-PTPN
Opet menyebut, HTN 2025 ini seharusnya menjadi momentum bagi negara untuk mempertegas komitmen terhadap reforma agraria sejati, bukan sekadar seremoni tahunan.
“Tanah harus dikembalikan kepada petani. Selama ini tanah-tanah itu justru diberikan kepada korporasi yang kita anggap sebagai perampas hak rakyat,”ujarnya.
Aksi damai ini diakhiri dengan pembacaan tuntutan di depan gerbang Tegar Beriman, seraya meminta pemerintah daerah dan pusat untuk segera menindaklanjuti aspirasi mereka.