JABAR EKSPRES – Kondisi kualitas air di Kota Cimahi semakin mengkhawatirkan. Hasil pemantauan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mencatat, air di Cimahi kini masuk kategori tercemar berat, terutama akibat limbah rumah tangga dan peternakan yang langsung mengalir ke sungai tanpa pengolahan.
Data Indeks Kualitas Air (IKA) menunjukkan tren penurunan tajam. Pada 2022, Cimahi masih mencatat skor 34,58—lebih baik dibanding Kota Bekasi dengan 28,39.
Namun, tahun 2023 turun drastis menjadi 22,5, dan pada 2024 anjlok hingga 14,76 dengan tanda merah. Penurunan ini menegaskan bahwa kualitas air Cimahi sudah masuk kategori darurat lingkungan.
Baca Juga:Harga Beras di 148 Kota/kabupaten Turun, Berkat Program SPHP?Hilirisasi Perkebunan Buka 1,6 Juta Lapangan Kerja Baru, Benarkah?
Ketua Perkumpulan Pengelola Sampah dan Bank Sampah Nusantara (Perbanusa) Kota Cimahi, Wahyu Dharmawan, menilai penurunan kualitas air ini adalah alarm bahaya yang serius.
Jika tidak segera ditangani, lanjut Wahyu, Cimahi akan menghadapi ancaman besar dari sisi kesehatan masyarakat, kerusakan lingkungan, hingga keberlanjutan pembangunan kota.
“Polutan di air yang cukup signifikan dapat mengakibatkan keracunan bahkan berpotensi menghilangkan nyawa bagi pihak terdampak. Lebih baik segera melakukan perubahan daripada menyesal kemudian,” ujar Wahyu saat dihubungi Jabar Ekspres, Rabu (24/9/2025).
Menurutnya, kapasitas daya dukung lingkungan Cimahi sudah jauh melewati ambang batas. Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan hanya krisis kesehatan yang akan muncul, tetapi juga potensi konflik horizontal.
“Pemerintah dapat dinilai gagal menjaga kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta berpotensi terjadinya krisis kepercayaan. Ini bisa memicu masyarakat melakukan tindakan tidak pas dan tidak pantas,” tegasnya.
Dari perspektif pemerhati lingkungan, Wahyu menekankan bahwa solusi paling mendesak adalah menemukan akar masalah.
Ia menilai perbaikan tidak cukup hanya di wilayah Cimahi, karena persoalan juga dipengaruhi kondisi di hulu sungai.
Baca Juga:BGN Optimis Anggaran MBG Rp71 Triliun dapat Terserap Meski Baru 18 PersenPencemaran Air Cimahi Didominasi Limbah Rumah Tangga, Ancaman Kesehatan Mengintai
“Kalau ternyata masalah utama ada di hulu sungai, suka atau tidak suka ini harus melibatkan peranan pemerintah provinsi, karena Pemkot Cimahi tidak punya kewenangan penuh. Namun Cimahi tetap akan terdampak,” jelasnya.
Jika memang tingkat bakteri patogen di hulu sudah tinggi, kata Wahyu, pemerintah daerah perlu mendorong adanya kontrol lebih ketat dan tidak menutup kemungkinan memperluas wilayah administrasi Cimahi agar bisa mengelola persoalan secara komprehensif.