JABAR EKSPRES – Ketua KPU Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat melempar gagasan agar jumlah kursi DPRD Jawa Barat ditambah, dengan alasan jumlah penduduk yang cukup besar.
Gagasan itu disampaikan saat Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan di Soreang, (20/9) lalu. Ia menuturkan, jumlah kursi DPRD Jabar sebanyak 120 dinilai kurang ideal untuk Jawa Barat yang memiliki lebih dari 50 juta penduduk. “Itu masih menunjukkan ketimpangan representasi,” katanya.
Ahmad melanjutkan, jumlah kursi itu kurang sebanding dengan jumlah penduduk di Jawa Barat. Hal tersebut bisa dibandingkan dengan provinsi lain seperti Jawa Timur maupun Jawa Tengah.
Baca Juga:KPU Jabar Masih ada Sisa Anggaran, Peluang untuk PSU TasikmalayaGugat Pemberhentian dari KPU Jabar, Ummi Wahyuni Hadirkan Tiga Ahli di Sidang PTUN Jakarta
Jawa Timur dengan penduduk sekitar 42 juta jiwa dan Jawa Tengah 38,2 juta jiwa juga memiliki alokasi 120 kursi DPRD provinsi. Artinya tidak sepadan bahwa Jawa Barat dengan jumlah penduduk lebih besar tapi jumlah kursi sama.
Jika ditaksir maka, rasio keterwakilan 1 kursi di Jabar mewakili 422.500 orang. Ahmad menyarankan penambahan kursi DPRD Jabar sebanyak 20-40.
Lebih Baik Realisasi Pemekaran
Anggota DPRD Jawa Barat Zaini Shofari turut merespon terkait gagasan tersebut. Menurutnya lebih baik merealisasikan pemekaran wilayah dalam upaya pemerataan layanan.
Ia menuturkan, layanan publik lebih utama untuk menjadi perhatian. “Soal gagasan itu, setuju pada wilayah penyerapan aspirasi, tapi yang terpenting itu adalah masyarakat butuh pelayanan,” tuturnya, Minggu (21/9).
Politikus PPP itu melanjutkan, pelayanan publik yang optimal tidak hanya bergantung pada representasi politik, tetapi juga pada struktur administratif yang memadai. Makanya lebih elegan jika merealisasikan pemekaran wilayah.
Di Jawa Barat sendiri realisasi pemekaran wilayah sudah cukup lama. Walau usulan sudah banyak mendapatkan persetujuan eksekutif maupun legislatif. “Kota Kabupaten bertahan di angka 27. Padahal jumlah penduduk dan pemilih terus bertambah,” cetusnya.
Menurut Zaini, jangan hanya melihat partisipasi politik dari sisi populasi. Tapi disparitas antarprovinsi dalam hal jumlah kabupaten/kota dan alokasi dana desa menunjukkan ketimpangan yang perlu dibenahi. “Ketimpangan itu bisa terlihat dari dana desa yang mengalir ke Jawa Barat dibandingkan dengan Jatim maupun Jateng,” katanya. (Son)