JABAR EKSPRES — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengusulkan kepada pemerintah pusat agar mengintegrasikan aplikasi pelayanan publik secara nasional.
“Kami sarankan kepada Komisi II DPR RI untuk didorong kepada Menteri PAN-RB agar nantinya punya pelayanan publik yang terintegrasi secara nasional. Kalau gonta-ganti nanti masyarakat sendiri yang bingung,” kata Luthfi Luthfi saat mendampingi kunjungan kerja spesifik Anggota Komisi II DPR RI meninjau Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Semarang, Rabu, 17 September 2025.
Sebab, lanjut dia, merujuk pada beberapa kasus yang ia temui, misalnya setiap ganti pimpinan maka aplikasi yang digunakan untuk pelayanan publik juga berganti. Padahal konsistensi adalah salah satu kunci agar praktik baik yang sudah dilakukan, dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan.
Baca Juga:Gubernur Ahmad Luthfi Jamin Tidak Ada Kenaikan Tunjangan Perumahan DPRD Program Studi S1 Bisnis Digital Universitas Bhakti Husada Indonesia: Menjawab Tantangan Era Revolusi Industri
“Kita harus mempunyai integrasi pelayanan publik secara nasional, sehingga siapapun yang menjabat, baik sekarang dan akan datang, bisa sinergis,” usulnya kepada Komisi II DPR RI.
Pun demikian, lanjut dia, secara umum kondisi pelayanan umum di Jawa Tengah sudah baik, termasuk mal pelayanan publik di Kabupaten Semarang yang sudah masuk peringkat lima nasional.
“Ini menandakan Jawa Tengah terkait pelayanan publik sudah bagus sekali, tinggal kita pertahankan,” ujar dia.
Baiknya pelayanan publik itu, menurut Luthfi, salah satu faktornya adalah sumber daya manusia (SDM). Menurut dia, aparatur sipil negara (ASN) adalah pihak yang menjadi garda depan pelayanan publik. Secanggih apa pun sarana pelayanan publik, baik melalui media sosial maupun aplikasi dan lainnya, apabila SDM-nya tidak baik maka akan percuma.
“Saya sudah mewanti-wanti kepada seluruh ASN, paling utama adalah manusianya. Jadi kita sebagai pimpinan serta seluruh ASN, terus berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Unsurnya adalah birokrasi yang melayani, bukan yang dilayani,” ucapnya.
Anggota Komisi II DPR RI, M Toha mengatakan, praktik digitalisasi yang dilakukan di mal pelayanan publik yang dikunjungi di Kabupaten Semarang sudah sangat bagus. Namun, perlu ditingkatkan lagi mengenai kenyamanan masyarakat saat berada di lokasi mal pelayanan publik, serta integrasinya perlu diperbanyak dengan instansi lain.