JABAR EKSPRES – Wacana penghapusan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) dinilai masyarakat tak lebih dari sekadar omong kosong.
Alih-alih membuka transparansi penghasilan, Ketua DPRD KBB Muhammad Mahdi justru enggan membeberkan rincian besaran tunjangan yang selama ini jadi sorotan publik.
Triarti Putri (30), warga Kecamatan Padalarang, menegaskan bahwa langkah paling nyata yang harus dilakukan DPRD adalah membuka ke publik jumlah penghasilan dan tunjangan yang diterima.
Baca Juga:Respon SMAN 1 Bandung Usai PT TUN Kabulkan BandingSantosa Hospital Bandung Raih Juara 1 Digitalisasi Layanan, BPJS Kesehatan Beri Apresiasi
“Kalau mau, buka dulu secara transparan penghasilan dan seluruh tunjangan mereka berapa. Belum lagi dana reses dan kunjungan dapil. Kalau ternyata membengkak, hapus semuanya. Sekarang kan transparansi saja tidak ada,” ucap Triarti, Senin (8/9/2025).
Senada, Ibnu Faruqi (28), warga Cipatat, menuding pernyataan Mahdi hanyalah manuver politik untuk meredam kekecewaan masyarakat.
“Saya sih gak percaya mereka mau hapus tunjangan. Paling cuma omongan doang. Apalagi kebijakan pusat cuma berlaku kepada DPR RI,” ujarnya dengan nada skeptis.
Menurut Ibnu, selama DPRD tidak berani membuka detail tunjangan, seluruh wacana penghapusan hanya akan menjadi lips service belaka.
Sebelumnya, Ketua DPRD KBB Muhammad Mahdi mengaku mengikuti aturan yang sudah ditetapkan di tingkat pusat maupun provinsi terkait tunjangan anggota dewan.
“Kalau tunjangan dihapuskan kami siap, kalau itu sudah jadi aturan. Kami gak bisa menentang aturan. Masalah cukup atau tidak gimana kita bersyukur aja,” katanya kepada wartawan, Senin (1/9/2025).
Ketika disinggung mengenai besaran tunjangan yang diterima anggota dewan, Mahdi enggan membeberkan angka pasti dan memilih untuk tidak memberikan rincian.
Baca Juga:Mantan Kadinkes Bandung Buktikan Kesetaraan Layanan JKN: Semua Pasien Diperlakukan Sama BPJS Kesehatan Bandung Dorong Transformasi Digital FKRTL melalui Evaluasi dan Sosialisasi Bridging
“Beda-beda. Tergantung, yang pasti tidak seperti di dewan pusat. Intinya kalau tunjangan itu dihilangkan kenapa tidak,” tandasnya. (Wit)