Kolaborasi: Modal yang Tidak Tercatat di APBD
Kota Banjar sebenarnya memiliki banyak modal sosial yang sering luput dari perhatian pemerintah: komunitas warga, ormas, perguruan tinggi, UMKM, hingga sektor swasta. Dengan kepemimpinan yang mampu merangkul, semua potensi itu bisa digerakkan tanpa menunggu anggaran. Gotong royong modern, CSR, kerja sama kampus, dan kreativitas masyarakat bisa menjadi energi baru pembangunan. Pemerintah tinggal hadir sebagai fasilitator, bukan sebagai “satu-satunya aktor”.
Pesan untuk Kepemimpinan Kota Banjar
Warga Banjar relatif tidak menuntut pembangunan mercusuar. Mereka hanya ingin pemerintah hadir, responsif, dan memberi rasa optimisme bahwa masalah bisa diatasi bersama.Maka, kepemimpinan hari ini adalah kemewahan untuk bergerak meski dalam keterbatasan. Jalan yang berlubang bisa ditambal darurat, taman kota bisa dipercantik komunitas, UMKM bisa difasilitasi masuk ke pasar daring, dan kebersihan kota bisa dijaga dengan bank sampah.
Pemerintah yang produktif bukanlah yang menunggu anggaran cair, tetapi yang hadir di lapangan, menggerakkan warga, dan memberi arah perubahan. Kota Banjar sedang membutuhkan kepemimpinan yang tidak terpaku pada pola money-driven government, tetapi berani untuk bertransformasi ke arah leadership-driven government.
Baca Juga:Pagu Anggaran Kementan 2026 Alami Kenaikan Fantastis, Capai Rp40 Triliun!Wamen ESDM Klaim Konsumen BBM Nonsubsidi Alami Kenaikan hingga 1,4 Juta KL
Inilah saatnya membuktikan bahwa APBD terbatas bukan alasan untuk stagnasi, melainkan tantangan untuk melahirkan kreativitas, kolaborasi, dan kepemimpinan sejati. Jika langkah ini dijalankan, Banjar tidak hanya akan keluar dari jebakan “pemerintahan lambat”, tetapi juga menjadi contoh kota yang membangun dari daya kolektif warganya sendiri. (*)