Oleh : Firman Nugraha
(Akademisi FH Universitas Galuh)
Kepemimpinan daerah kita, khususnya di Kota Banjar, kini menghadapi ujian nyata. Jalan rusak dibiarkan berbulan-bulan dengan alasan keterbatasan anggaran, bantuan UMKM tersendat karena belum cairnya dana hibah, penataan pasar terhenti pada wacana studi, hingga petugas kebersihan (pesapon) diberhentikan karena efisiensi APBD. Akibatnya, wajah pemerintahan kota tampak lamban, seolah tidak responsif, dan seakan tidak bisa bergerak tanpa dukungan dana.Fenomena ini mencerminkan satu problem mendasar: praktik money-driven government— pemerintahan yang bekerja hanya jika ada anggaran. Padahal, hakikat kepemimpinan bukanlah sekadar mengelola APBD, melainkan mengarahkan, menggerakkan, dan menghadirkan solusi di tengah keterbatasan.
Kepemimpinan Bukan Menunggu AnggaranPimpinan daerah seharusnya menyadari bahwa anggaran hanyalah instrumen, bukan alasan. Kepemimpinan yang sejati hadir justru ketika dana belum ada: turun langsung meninjau jalan berlubang, menenangkan warga yang rentan secara sosial-ekonomi, atau memfasilitasi pedagang kecil tanpa harus menunggu revisi anggaran.
Kehadiran seorang pemimpin dengan mendengarkan, memberi instruksi sederhana, atau bahkan sekadar menunjukkan empati seringkali lebih bermakna dibandingkan menunggu program resmi dengan dana besar.
Leadership-Driven Government: Orkestrasi Keterbatasan
Baca Juga:Pagu Anggaran Kementan 2026 Alami Kenaikan Fantastis, Capai Rp40 Triliun!Wamen ESDM Klaim Konsumen BBM Nonsubsidi Alami Kenaikan hingga 1,4 Juta KL
Kini saatnya kita menggeser paradigma ke arah leadership-driven government: pemerintahan yang digerakkan oleh kepemimpinan, bukan semata anggaran. Dalam model ini, kepala daerah bertindak sebagai manager kota yang mampu mengorkestrasi sumber daya apa adanya: Perbaikan jalan rusak bisa dimulai dengan tim tambal cepat, dukungan material kontraktor lokal, dan gotong royong komunitas. Dukungan UMKM tidak harus berupa uang, tetapi bisa dalam bentuk akses pasar, pelatihan digital, dan fasilitasi jejaring dengan BUMDes maupun marketplace.
Revitalisasi pasar bisa diawali dari kebersihan, pencahayaan, dan keteraturan retribusi tanpa menunggu alokasi miliaran. Pengelolaan kebersihan kota bisa dilanjutkan melalui bank sampah, program adopsi jalan oleh sekolah dan komunitas, atau kemitraan CSR perusahaan. Penggerak ekonomi lokal bisa berupa festival kuliner sederhana, pameran daring, atau acara komunitas murah-meriah yang menghidupkan pasar.
Semua itu dapat diupayakan tidak butuh menunggu dana besar. Yang dibutuhkan hanyalah inisiatif, keberanian mengambil keputusan, dan kemauan untuk bergerak.