JABAR EKSPRES – Di tengah derasnya tuntutan transparansi, DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) justru menutup rapat informasi soal gaji dan tunjangan yang mereka terima setiap bulan.
Sikap bungkam ini memicu sorotan publik, terlebih saat demonstrasi terkait isu kenaikan gaji parlemen masih terus bergulir di berbagai daerah.
Ketua DPRD KBB, Muhammad Mahdi, menolak menyebutkan nominal tunjangan, termasuk tunjangan rumah yang disebutnya disesuaikan dengan harga pasaran di wilayah Bandung Barat.
Baca Juga:Permudah Akses Masyarakat, BSI Agen Siap Layani Pendaftaran BPJS KetenagakerjaanNarasi Berbeda di UNISBA: Presma Kecam Represif Aparat, Rektor Klaim Gas Air Mata Tak Sasar Kampus
“Kalau tunjangan beda-beda tergantung masing-masing, ada yang merasa masih sedikit,” ujarnya belum lama ini.
Mahdi beralasan, mengungkap angka secara terbuka berpotensi menimbulkan masalah baru di tengah situasi yang sensitif. Ia menegaskan tunjangan yang diterima DPRD KBB tidak setinggi DPR RI, namun tetap enggan merinci.
“Tergantung, tapi angkanya sesuai dengan harga pasaran rumah yang ada di Bandung Barat. Yang pasti tidak seperti di DPR RI. Saya tidak berkenan berbicara angka. Tidak etis, bahaya kalau sampai keluar,” katanya.
Gelombang demonstrasi yang melanda berbagai kota di Indonesia dipicu isu kenaikan gaji dan tunjangan DPR RI yang kabarnya menembus lebih dari Rp100 juta per bulan. Pernyataan sejumlah politisi mengenai isu ini justru memperkeruh keadaan dan memicu kemarahan publik.
Pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi, Arlan Siddha, menilai sikap tertutup anggota dewan mencerminkan kekhawatiran mereka terhadap reaksi masyarakat.
“Anggota dewan saat ini cenderung berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan, karena khawatir bisa memicu situasi yang tidak kondusif,” kata Arlan saat dikonfirmasi, Rabu (3/9/2025).
Namun menurutnya, semua anggaran yang bersumber dari pajak rakyat harus dibuka secara transparan.
Baca Juga:Bentrokan di UNISBA: Polisi Salahkan Anarko, Mahasiswa Kecam Represif AparatHojlund Hijrah ke Napoli, Manchester United Lepas dengan Skema Wajib Beli
“Masyarakat harus mengetahui mulai dari kinerja, anggaran, dan sebagainya. Itu memang harus transparan,” tegasnya.
Ia menambahkan, keterbukaan merupakan bagian dari akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Anggaran yang berasal dari pajak rakyat perlu diketahui masyarakat, termasuk gaji dan tunjangan. Karena itu hak publik,” ujarnya.
Arlan juga menyarankan agar DPRD membuka ruang dialog dengan masyarakat, bukan justru menghindari pertanyaan.